Network
Dijelaskan Kadis Perkim, kepala desa beralasan mengajukan proposal berdasarkan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang dibuatnya sendiri (Matnurkasan-red), ungkapnya.
Saat itu ditanyakan kok bisa setelah itu diserahkan ke BKM. Dinas Perkim menjawab itu sesuai Perbup, yang katanya menjelaskan pokja atau pokmas yang mempunyai SK MenkumHAM berhak menerima aset itu, meskipun tidak mengusulkan. Saya lupa nomor Perbup tetapi bunyi perbup yang sesungguhnya kami tidak tahu karena tidak ditunjukkan, ucap Bagong.
Lebih lanjut dikatakan, "Akhirnya kita disuruh buat kesepakatan dalam BKM, diantara 9 orang yang hadir dari total 13 orang anggota BKM kemudian melakukan voting untuk setuju atau tidak BKM menandatangani surat NPHD tersebut. Ternyata 6 orang menyatakan tidak setuju dan 3 orang setuju."
Bagong juga merasa heran dipenghujung rapat dibuat asumsi-asumsi pihak faskel yang pada intinya apakah Sukamto sendiri yang tidak bersedia menandatangani NPHD ataukah BKM semua tidak setuju menandatangani serta dibuat asumsi asumsi lainnya. Sehingga pada akhirnya kita disuruh rembuk lagi tanggal 26 Mei 2023.
"Saya pikir itu bertele-tele, karena pernah diberitakan ada 10 anggota BKM Marsudi Raharjo sudah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang pada dasarnya tidak mengetahui adanya proposal hibah dan pelaksanaannya, kok ini diputar-pular lagi," pungkas sumber tersebut.
Sementara itu Koordinator BKM Marsudi Raharjo via sekuler mengakui, semua yang disampaikan sumber itu adalah fakta yang terjadi dalam rapat tadi siang.
"Jujur saya pikir tadi saya diberi jawaban tertulis menjawab surat yang saya layangkan ke Dinas Perkim, namun nyatanya hanya diberi jawaban secara lisan," ungkap Sukamto dengan nada kecewa. ***
