Network
KEDIRI, OKE FLORES - Tekanan demi tekanan sangat dirasakan sebagian besar anggota BKM Marsudi Raharjo Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare - Kabupaten Kediri yang menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dana hibah tersebut. Pasalnya pihak BKM bersikukuh tidak pernah mengajukan Proposal termasuk tidak diajak diskusi terkait pembuatan RPLP.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, dalam 'rapat dadakan' di aula Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tanggal 24 Mei 2023 terungkap fakta yang diungkap Plt. Kadis Perkim Ir. Agus Sugiarto, M.A.P kepada Sukamto sang Koordinator BKM bahwasanya yang membuat proposal mengatasnamakan BKM adalah Matnurkasan Kepala Desa Tulungrejo.
Baca Juga: Tegal Berita Kejadian di Rujab, Media Oke Narasi Dipolisikan, Pemred Oke Narasi: ‘Saya Siap’
Dana hibBaca Juga: Mobil Seharga Rp2,81 Miliyar Milik Jhonny Plate Disita Kejagung
Menurut Kadis, pihak kepala desa berani mengajukan proposal tersebut berdasarkan RPLP.
Namun faktanya Sukamto menepis pernyataan itu, "Selama era saya, BKM tidak pernah diajak diskusi apalagi menandatangani."
Diakhir rapat dadakan itu, BKM diminta melakukan voting untuk setuju atau tidak setuju menandatangani dokumen NPHD. Ada 9 orang yang hadir dari total 13 orang anggota BKM Ternyata 6 orang menyatakan tidak setuju dan 3 orang setuju."
Belum cukup itu, sumber kuat anggota BKM mengatakan, "Dipenghujung rapat dibuat asumsi-asumsi oleh pihak faskel yang intinya apakah Sukamto sendiri yang tidak bersedia menandatangani NPHD ataukah BKM semua tidak setuju menandatangani, serta dibuat asumsi asumsi lainnya. Sehingga pada akhirnya kita disuruh rembuk lagi tanggal 26 Mei 2023."
"Saya pikir itu bertele-tele, karena pernah diberitakan bahwa 10 anggota BKM Marsudi Raharjo sudah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang pada intinya tidak mengetahui adanya proposal hibah dan pelaksanaannya, kok ini diputar-putar lagi," pungkas sumber tersebut.
