Network
OKE FLORES.COM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Presiden Joko Widodo menyalahgunakan intelijen untuk kepentingan politiknya. Hal ini terkait dengan pernyataan Jokowi yang menerima informasi secara pribadi dari badan intelijen Indonesia (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) tentang data, penelitian, dan pemimpin politik.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Rakernas Seknas Jokowi. "Kami menilai hal ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia; Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, Presiden beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen," kata Julius Ibrani mewakili keterangan tertulis koalisi, Sabtu, 16 September 2023.
Melansir Pikiran-Rakyat.com Senin 18 September 2023, intelijen pada hakikatnya adalah seorang praktisi keamanan yang tugasnya memberikan informasi, khususnya kepada Presiden. Namun, intelijen harus menjadi musuh negara (keamanan nasional) dan bukan musuh politik (politisi, dll) atau masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara.
Baca Juga: Setelah Diundur, Berikut Link Download Pdf CPNS Lengkap dengan Jadwal dan Formasinya
Partai politik dan warga negara adalah bagian penting dari demokrasi, sehingga salah jika presiden tidak mengawasi, menutup telepon, atau mengawasi mereka dengan menggunakan badan intelijen dan -untuk kepentingan politiknya.
Terkait dengan Pasal 1, Bab 1, dan 2 UU Intelijen, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “intelijen” adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, rencana nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode operasional deteksi dini dan kesiapsiagaan dalam upaya preventif, preventif, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen sipil adalah koordinator intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional dan mempunyai kemampuan bekerja pada badan intelijen negara.
"Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia."
