"Saya ingatkan bolak balik tapi belum berhasil. Mungkin kalau bapak ibu sekalian sebagai bos-bosnya Korpri di pusat maupun di daerah menyampaikan, mungkin malah lebih kena," tuturnya, tegas.
Jokowi juga menyoroti sulitnya pengumpulan pendapatan APBN, baik pajak maupun bukan pajak (PNBP), yang otomatis dianggarkan dalam APBN dan APBD.
Menurut dia, dalam kondisi seperti itu, sebaiknya pengelola pemerintahan lebih mengambil inisiatif dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada hal-hal yang paling bermanfaat bagi rakyat.
Faktanya, realisasi belanja produk dalam negeri relatif rendah. Dalam APBN, realisasi belanja produk dalam negeri hanya mencapai 69%, sedangkan APBD lebih kecil lagi, yakni hanya mencapai 56%.
Jokowi menyampaikan penilaian yang mengesankan terhadap pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Baginya, peredaran uang menjadi tidak seimbang karena pendapatan negara justru dihabiskan untuk membeli barang di luar negeri.