Network
OKE FLORES.COM - Indonesia mendesak Majelis Umum PBB membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel di Gaza.
Menlu RI Retno Marsudi meminta agar kekerasan di Gaza dapat segera dihentikan, warga sipil dapat dilindungi, dan bantuan kemanusiaan dapat segera diberikan. Retno juga meminta negara anggota PBB untuk menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," kata Menlu RI Retno Marsudi, dikutip dari laman kemlu, Kamis, 2 November 2023.
Baca Juga: Inilah Hasil Polling Pikiran Rakyat Terkait Kinerja Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi
Menlu menyatakan bahwa dunia seolah menolak untuk menerima kenyataan bahwa terjadi tragedi di Gaza, meskipun serangan dan pembantaian di Gaza hingga saat ini terus berlanjut.
Di tengah bencana ini, sangat disayangkan DK PBB gagal mengambil langkah yang diperlukan.
Oleh karena itu, SMU PBB harus melakukan apa yang DK PBB tidak bisa lakukan. Mereka harus membuktikan bahwa orang-orang PBB menghargai nyawa dan martabat manusia.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," kata Menlu.
Menlu menyebut tiga plus satu langkah konkret yang mendesak dilakukan.
Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil. SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi. Kita juga harus bisa mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza," kata Menlu.
Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik magnitudo kerusakan yang ditimbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," kata Menlu.
Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," kata Menlu.
Sementara plus satunya adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menlu menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina," tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina.***
