Network
OKE FLORES.COM - Keputusan Maruarar Sirait (Ara) hengkang dari PDIP tidak mengejutkan. Pilihan tersebut sebagai tindakan ksatria, gentlemen atas sikap politik yang “berbeda” dengan PDIP. Keputusan Ara mengikuti langkah Jokowi adalah hak pribadi yang harus dihormati.
Hal ini diungkapkan Sutrisno Pangaribuan, Kader PDIP dan Kader Perjuangan Politik Parkindo melalui pesan rilisnya kepada media ini, Senin 15 Januari 2024.
Sutrisno mengatakan, langkah Ara menjadi menarik saat dilakukan bersamaan dengan momentum HUT ke-51 fusi Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
Baca Juga: Pinjol, Rentenir Online yang Berlindung di Balik Banyak Istilah
Sutrisno juga menyebut, penguasa Orde Baru mantan mertua Prabowo Subianto, Presiden RI kedua, H. M. Soeharto memaksa kelima partai tersebut melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang lewat perjuangan para aktivis pro demokrasi, dengan darah, nyawa, dan airmata menjadi PDI Perjuangan.
Sutrisno menjelaskan, Sabam Sirait, ayah dari Ara Sirait adalah salah satu tokoh sentral deklarasi fusi. Sabam Sirait merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Parkindo saat deklarasi fusi, dan kemudian menjadi Sekjend pertama PDI. Maka karir politik Ara Sirait tidak pernah dapat dipisahkan dengan peran dan kontribusi Sabam kepada PDI. Ara mendapat “privilage” sebagai putra dari deklarator, hingga menjadi salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan.
"Ara pernah menikmati berbagai kemudahan sebagai “anak biologis” Sabam Sirait di PDIP, hingga akhirnya memiliki akses kepada Jokowi. PDIP menjadi tempat bertemu Ara dan Jokowi, dan menjadi tempat keduanya lahir, dan bertumbuh hingga menjadi politisi ulung. Namun jika akhirnya tidak lagi sejalan dengan rumah yang membesarkannya, maka langkah politik Ara mengikuti Jokowi, sudah tepat. Bagi PDIP itu biasa, seperti PDIP sebelumnya pernah ditinggalkan orang- orang besar." ungkap Sutrisno.
Menurut Sutrisno, berbagai dinamika politik yang dihadapi PDIP saat ini harus dijadikan pelajaran untuk mengoreksi perjalanan sejarahnya. Memperingati HUT ke-51 PDIP adalah nemperingati deklarasi fusi kelima partai.
"PDIP itu bukan hanya kelanjutan dari PNI, namun kelanjutan dari PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Maka PDIP harus proporsional dalam memberi penghargaan kepada semua deklarator fusi, termasuk memperjuangkan semua deklarator fusi sebagai pahlawan nasional di bidang politik dan demokrasi. PDIP oleh Orde Baru dipaksa menjadi rumah politik kaum nasionalis, maka PDIP harus konsisten dengan latar belakang sejarah itu." ungkapnya.
