OKE FLORES.COM - Semakin dekat dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, suasana Pemilihan Umum 2024 semakin terasa.

Jokowi menyatakan bahwa dia sama sekali adalah pejabat publik dan pejabat politik, termasuk presiden, wakil presiden, dan pejabat yang berstatus anggota partai politik.

Apa sebenarnya isi UU No 7 Tahun 2017?

Baca Juga: TERBARU! Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 Dibuka Hari Ini: Simak Formasi dan Persyaratannya

Jokowi menyatakan bahwa peraturan yang mengatur kampanye berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 299 yang memberikan otoritas kepada presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye.

“Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik, masa ini enggak,” ucap Jokowi, dikutip AntaraNews, Selasa 30 Januari 2024.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan dan integritas selama proses pemilihan serta pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Apa yang diberikan Jokowi sebagai fasilitas negara?

Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Dilarang Dipakai saat Kampanye

Presiden Joko Widodo dapat menggunakan berbagai fasilitas negara sesuai dengan peraturan. Namun, Pasal 304, ayat (1) mengatur batasan kampanye.