Network
OKE FLORES.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengikuti arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital nasional.
Untuk menyukseskannya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Baca Juga: Berikuty 8 Cara Mengatasi Suara Hilang Saat Video Call di WhatsApp, Simak Cara Memperbaikinya
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas telah menjelaskan bahwa sebagai bukti komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah sedang menyiapkan GovTech dan memperkuat pembangunan Infrastruktur Digital Publik (DPI).
DPI akan mengintegrasikan digital ID, pertukaran data, dan pembayaran digital dalam seluruh sistem pemerintah.
Menteri Anas optimis dan menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan sektoral dan instansi.
Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB yang diwakili Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyebutkan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu.
“Penyusunan ini tentu harus berbasis arsitektur SPBE dari daerah masing-masing untuk mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Pemda juga perlu melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE di daerahnya,” ujar Cahyono.
