Network
Sebaliknya, KPK meluncurkan e-LHKPN, aplikasi pelaporan harta kekayaan secara online, yang dapat diakses di www.elhkpn.kpk.go.id.
Tujuan penyampaian LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang KPK untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Antara lain dengan mendaftar dan memeriksa LHKPN.
Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, LHKPN dikirim.
Perbandingan harta kekayaan tiga kepala daerah di Sulawesi Utara ditunjukkan di bawah ini:
1. Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung
Semua wali kota di Indonesia, wali kota Bitung Maurits Mantiri memiliki harta paling sedikit.
Jika dibandingkan dengan kepala daerah di Sulawesi Utara, ini termasuk.
Namun, sejak 2004 lalu, ketua PDIP Kota Bitung ini telah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bitung selama tiga periode.
Orang ini kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, pada tanggal 26 Maret 1965, dan dia juga menjadi Wakil Wali Kota Bitung dari tahun 2016 hingga 2021.
