OKE FLORES.com - Guru PPPK 2023 belum merilis jadwal pembukaan pendaftaran, dan perkumpulan Guru Honorer masih memperjuangkan guru yang mengabdi lebih dari 10 tahun yang belum diangkat menjadi ASN PPPK.
Asosiasi Guru Honorer Anggota Asosiasi GHN 10 menginginkan guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi bisa menjadi ASN PPPK. Mengingat ia sudah lama bekerja, pengalamannya sebagai guru sangat baik.
Wajar jika guru honorer dipilih pada PPPK Guru 2023. Laporan GHN 10 tersebut telah diselesaikan Komisi X DPR RI saat pelaksanaan RDPU atau rapat umum yang digelar kemarin, serta bersama sejumlah guru honorer tingkat provinsi dan daerah terkait persetujuan pasar guru PPPK tahun 2023.
Baca Juga: Persiapkan Diri Anda, Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Dilaksanakan dengan Sistem CAT
Lantas apa tanggapan Komisi X? Muhammad Gadafi, anggota Komisi X DPR, mengkritik lemahnya hukum modern di Indonesia.
“Seharusnya diangkat karena dedikasi perjuangan yang cukup luar biasa untuk mengemban amanah mencerdaskan bangsa,” kata Kadafi dilansir Beritasoloraya.com Kamis, 31 Agustus 2023.
Ia mengatakan, “Tapi karena birokrasi yang berbelit-belit, akhirnya keadilan tidak bisa dirasakan oleh pejuang pendidikan di Indonesia.”
Kadafi kemudian berujar bahwa hal ini menjadi catatan penting bagi negara, bahwa dalam mandatory spending Pasal 31 UUD sudah mengamanatkan kalau 20% APBN dan APBD harusnya dialokasikan untuk pendidikan.
“Jadi, bukan pusat saja,” tegasnya. “Daerah juga punya tanggung jawab terhadap amanat UUD untuk mengalokasikan anggaran pendidikan tersebut.”
Menurut fraksi Partai PKS tersebut, pendidikan ini akan menjadi modal dalam majunya suatu bangsa, terutama bagi Indonesia.Ia menambahkan bahwa pemerintah tak boleh berfikir bahwa mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan adalah suatu yang sia-sia.
“Jadinya, jangan berfikir kita punya gedung yang megah, terus kita mengatakan bahwa kita hebat,” imbuh Kadafi lagi. “Enggak, tapi kita melahirkan anak-anak yang cerdas. Itulah daerah yang bisa dikatakan berhasil.”
Kadafi menyetujui agar Komisi X DPR mendorong afirmasi 100% bagi guru honorer dengan masa kerja 10 tahun ke atas, pada Kemendikbudristek dan jajarannya.
“Ini menjadi masukan yang berharga bagi kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini, inisiasi dari Komisi X, untuk mendudukkan pemerintah,” pintanya.
“Setelah kita dudukkan, kita lihat permasalahannya sampai kepala-kepala daerah. Hampir sebagian daerah itu kita panggil untuk mencari permasalahan yang sebenarnya.”
Hal ini harus dievaluasi bersama, sebab masih maraknya kasus-kasus yang terjadi, dan salah satunya adalah guru-guru honorer di Lampung.
“Ini menjadi masukan yang berharga bagi kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini, inisiasi dari Komisi X, untuk mendudukkan pemerintah,” pintanya.
“Setelah kita dudukkan, kita lihat permasalahannya sampai kepala-kepala daerah. Hampir sebagian daerah itu kita panggil untuk mencari permasalahan yang sebenarnya.”
Hal ini harus dievaluasi bersama, sebab masih maraknya kasus-kasus yang terjadi, dan salah satunya adalah guru-guru honorer di Lampung.***