Network
“Jadi, bukan pusat saja,” tegasnya. “Daerah juga punya tanggung jawab terhadap amanat UUD untuk mengalokasikan anggaran pendidikan tersebut.”
Menurut fraksi Partai PKS tersebut, pendidikan ini akan menjadi modal dalam majunya suatu bangsa, terutama bagi Indonesia.Ia menambahkan bahwa pemerintah tak boleh berfikir bahwa mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan adalah suatu yang sia-sia.
“Jadinya, jangan berfikir kita punya gedung yang megah, terus kita mengatakan bahwa kita hebat,” imbuh Kadafi lagi. “Enggak, tapi kita melahirkan anak-anak yang cerdas. Itulah daerah yang bisa dikatakan berhasil.”
Kadafi menyetujui agar Komisi X DPR mendorong afirmasi 100% bagi guru honorer dengan masa kerja 10 tahun ke atas, pada Kemendikbudristek dan jajarannya.
“Ini menjadi masukan yang berharga bagi kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini, inisiasi dari Komisi X, untuk mendudukkan pemerintah,” pintanya.
“Setelah kita dudukkan, kita lihat permasalahannya sampai kepala-kepala daerah. Hampir sebagian daerah itu kita panggil untuk mencari permasalahan yang sebenarnya.”
Hal ini harus dievaluasi bersama, sebab masih maraknya kasus-kasus yang terjadi, dan salah satunya adalah guru-guru honorer di Lampung.
“Ini menjadi masukan yang berharga bagi kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini, inisiasi dari Komisi X, untuk mendudukkan pemerintah,” pintanya.
“Setelah kita dudukkan, kita lihat permasalahannya sampai kepala-kepala daerah. Hampir sebagian daerah itu kita panggil untuk mencari permasalahan yang sebenarnya.”
Hal ini harus dievaluasi bersama, sebab masih maraknya kasus-kasus yang terjadi, dan salah satunya adalah guru-guru honorer di Lampung.***
