Network
OKE FLORES.com - Banyak guru yang tidak mendapatkan manfaat dari jam mengajar saat terpilih menjadi guru ASN PPPK, ini persoalan yang harus diusut.
Selain itu, banyak pula guru yang mengajar pada bidang atau mata pelajaran yang tidak dianggap atau tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Hal ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah sebelum perekrutan guru PPPK 2023 dilanjutkan.
Iman Zanatul, bahwa persoalan yang harusnya diselesaikan sebelum dimulainya PPPK guru 2023 ternyata dilempar ke mana, dilempar ke tengah, ke mana pusatnya dilempar ke sana.
Namun DPR, khususnya Komisi X yang mempunyai kewenangan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memegang peranan penting dalam proses administrasi pemerintahan. Selain itu, guru PPPK 2023 juga akan ditangkap kali ini.
Ledia Hanifah yang juga anggota Komite X DPR mengatakan, Komite X sendiri berkali-kali mengingatkan pemerintah dalam rapat tersebut.
“Ada yang menjadi kewenangan daerah, dan ada yang menjadi kewenangan pusat, dan mempertemukan ini nggak mudah,” ujarnya dilansir Beritasoloraya.com Jumat, 31 Agustus 2023.
Ledia juga menambahkan, “Mulai dari pengajuannya, terkait mengapa daerah tak mau mengusulkan formasi.”
“Karena daerah juga berpikir, kalau gajinya dapat dari pusat, terus tunjangannya harus dari daerah kan. Itu sudah mulai gelisah membayangkannya,” terang Ledia.
Bahkan, dituturkan oleh Ledia, ada banyak guru yang sudah lulus ditempatkan tetapi hingga 6 bulan tidak digaji. “Tetapi kemudian harus diperbaiki, artinya sedikit demi sedikit kita perbaiki.”
Lalu, terkait data-data guru yang terkadang masih luput hingga menyebabkan guru-guru menganggur tak mendapat jatah jam kerja, dikatakan Ledia masalah akhirnya juga terhubung dengan Dinas Pendidikan.
