Network
OKE FLORES.COM - Sejak dulu, masalah honorer menjadi salah satu perbincangan yang hangat di masyarakat Indonesia.
Bagaimana tidak, ribuan tenaga honorer di berbagai sektor masih belum mendapatkan perlakuan yang adil dan hak yang layak, meskipun telah bertahun-tahun mengabdi pada pekerjaan mereka.
Namun, baru-baru ini, suasana tampaknya berpotensi mengalami perubahan positif, terutama bagi mereka yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mardani Ali, seorang tokoh publik yang dikenal karena kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial, memberikan pandangannya tentang hal ini.
Mardani Ali, yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra, mengungkapkan keyakinannya bahwa honorer yang telah resmi terdaftar di BKN kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan nasib yang lebih aman di masa depan.
Hal ini didasarkan pada upaya-upaya pemerintah dalam merampingkan sistem administrasi kepegawaian dan memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap honorer yang telah terdaftar secara resmi.
Dalam pandangan Mardani Ali, pendaftaran honorers di BKN adalah langkah positif yang dapat membawa dampak yang signifikan bagi mereka yang selama ini hidup di ambang ketidakpastian.
Dengan terdaftarnya status mereka di BKN, mereka memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja.
Hal ini juga membuka peluang untuk mendapatkan perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, yang selama ini seringkali menjadi kekurangan bagi tenaga honorer.
Selain itu, Mardani Ali juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan penempatan honorer di berbagai instansi pemerintah.
Baca Juga: Beberapa Informasi Penting dari Kemenkeu untuk PNS, TNI, POLRI, PPPK dan Pensiunan
Menurutnya, proses yang terbuka dan adil akan membantu menghindari praktik-praktik korupsi dan nepotisme yang seringkali merugikan honorer yang berhak mendapatkan kesempatan.
Meskipun demikian, Mardani Ali juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam hal memperbaiki nasib para honorers di Indonesia.
Birokrasi yang kompleks dan lambat serta kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Dalam konteks ini, Mardani Ali menegaskan pentingnya peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi perbaikan kondisi honorer di Indonesia.
Dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak terkait, dia yakin bahwa perubahan positif bagi honorer dapat tercapai.
Sebagai penutup, Mardani Ali menyampaikan harapannya bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi honorers di Indonesia.
Baginya, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam membangun negara adalah sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan.***
