LABUAN BAJO, OKE FLORES.COM - Peningkatan kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo (TNK) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, saat ini tidak diimbangi dengan sejumlah fasilitas penunjang pariwisata yang memadai.
Hal ini menjadi sorotan bagi pelaku pariwisata diwilayah itu. Mereka menyoroti kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dalam kawasan TNK yang sangat minim, sementara jumlah aktivitas wisata meningkat.
"Kunjungan wisatawan di kawasan TNK setiap tahun semakin meningkat, hal ini ditandai dengan adanya aktivitas kapal Wisata dalam kawasan yang sangat padat, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan sarpras yang memadai," demikian keluh Ahyar Abadi selaku Ketua Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI) Kabupaten Manggarai Barat.
Baca Juga: Wisata Air Terjun Tengku Siwa Surga Tersembunyi di Flores
Dikatakan Ahyar, seharusnya ada kerja kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama maupun pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) agar menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang wisata di beberapa titik spot di kawasan itu.
Beberapa fasilitas penunjang itu diantaranya penambahan fasilitas WC di Pulau Padar juga persediaan mooring untuk kapal wisata di seluruh spot dalam kawasan TNK.
"Wilayah laut harus perbanyak persediaan mooring," ungkap pria kelahiran Labuan Bajo itu.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies/ASITA) Manggarai Raya Evodius Gonsomer juga menyoroti kondisi bawah laut dalam Kawasan yang saat ini kurang diperhatikan.
Temuannya saat ini cukup kontradiktif lantaran pengelolaan Taman Nasional Komodo tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang konservasi, sehingga terkadang mengabaikan sejumlah hal penting.
"Bagaimana konservasi itu berlangsung, sementara pengelolah kawasan TNK tidak punya keahlian di bidang itu?, pinta Evodius.
Menurutnya kawasan TNK sudah sangat mendesak untuk dilakukan konservasi, salah satunya yakni perbaikan terumbu karang, karena 95 persen wisatawan asing itu datang untuk diving. Ia menyebut, ASITA telah menerima banyak keluhan wisatawan terkait kondisi terumbu karang yang rusak.
Ia juga pertanyakan apakah Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) sudah melihat kondisi bawah laut seperti apa dan apa yang sudah dia lakukan untuk merehabilitasi terumbu karang yang sudah rusak oleh jangkar kapal maupun pemboman.
Hal lain, Evodius juga mengkritisi kerjasama BTNK dan PT Flobamor yang tidak nampak dalam upaya konservasi kawasan TNK. Ia menyebut belum melihat hasil kerjasama yang nyata dari BTNK dan PT Flobamor terkait konservasi, selain terkait kejadian para Naturalis guide.
"Inikan persis yang dilakukan TNC (The Nature Conservacy) dulu dan hasilnya belum maksimal karena butuh waktu dan biaya besar. Kolaborasi kerja sama antara Flobamor dan BTNK soal konservasi belum nampak," lanjutnya.
Senada dengan Evodius, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT, Viktor Pance mengungkapkan bahwa secara umum konservasi sudah dikukuhkan secara aturan melalui Undang-Undang oleh pemerintah pusat.
Namun pelaksanaan masih memiliki kendala, seperti ada beberapa kawasan yang sudah dikapling atau dibebaskan dari zona konservasi untuk dijadikan kawasan pengelolaan.
Kondisi ini mengakibatkan ruang gerak penduduk lokal dalam kawasan yang bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi sempit.
"Beruntung para nelayan di Pulau Komodo sudah dilatih dan dibina untuk menjadi kader konservasi. Mereka mencari ikan menggunakan pola ramah lingkungan," tuturnya.
Ia berharap pengelolaan Taman Nasional Komodo tetap mengedepankan upaya-upaya konservasi alam dan lingkungan yang nyata.***