KEDIRI, OKE FLORES.com - Pengurus UMKM Akur dan relawan Baranusa mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri guna menanyakan kelangsungan nasib puluhan anak disabilitas yang tidak pernah tersentuh oleh dinas terkait. Hal itu dikemukakan Azma Yazid relawan Baranusa kepada media ini, Kamis 24 Agustus 2023.
Dikatakan, "Saya prihatin atas temuan kawan-kawan, nyatanya banyak anak-anak disabilitas yang belum ditangani secara baik. Apalagi kondisi orang tua kaum difabel ini rata-rata memiliki keterbatasan ekonomi. Saya datang ke dinsos semata-mata untuk menyampaikan uneg-uneg (keluhan-red) orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini."
Selain itu tujuan para relawan tersebut mendatangi Dinas Sosial menyampaikan aspirasi orang tua kaum difabel agar difasilitasi melakukan audiens dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Menurutnya, keluarga kaum disabilitas ingin mencurahkan isi hatinya kepada bupati. "Itu intinya," ucap Yazid.
Baca Juga: Isu PAW Anggota DPRD Ende dari Partai Berkarya Kembali Mencuat ke Publik hingga Ancam Lapor Polisi
Hal senada diungkapkan Dwi Yudi Ardiansyah Ketua UMKM Akur Kampung Inggris, "Pada intinya kami minta pemerintah daerah memberi perhatian lebih, khususnya anak-anak yang menderita Celebral Palsy (CP), karena secara diagnosis tidak bisa sembuh. Apalagi biaya terapi di rumah sakit dirasakan mahal, sebagai contoh satu kasus 150 ribu padahal satu anak CP bisa tiga atau empat kasus. Dan paling tidak dalam satu minggu tiap anak bisa terapi tiga sampai empat kali."
Menampung keluhan orang tua anak berkebutuhan khusus, maka UMKM Akur akhirnya mengadakan terapi gratis setiap hari Sabtu bekerjasama dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Kabupaten Kediri.
"Sampai saat ini sudah berjalan lima bulan lebih, karena animo peserta terapi semakin bertambah maka UMKM Akur berencana mendirikan rumah terapi disabilitas yang diisi tim medis dilengkapi dengan faskes," tandas Ardiansyah yang akrab disapa Meong.
Lain halnya yang ditekankan Nowodoso Bendahara UMKM Akur yang melihat bahwa persoalan disabilitas di Desa Tulungrejo merupakan masalah yang urgen.
"Mestinya Dinas Sosial memprioritaskan anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak tersentuh ini. Bayangkan usia mereka baru dari 1 hingga 13 tahun, jadi perlu penanganan khusus dan serius," timpalnya.
Nowodoso mempertanyakan pendataan kaum disabilitas yang belum maksimal dan diluar jangkauan. "Mungkin dari informasi ini bisa diprioritaskan dan bisa ditindaklanjuti seperti apa, karena data kami door to door," cetusnya.
Menanggapi hal itu, Adesti Maharani pegawai Dinsos bidang rehabilitasi sosial mengakui bahwa pendataan kaum disabilitas memang belum maksimal.
"Kalau menyangkut bantuan di pemerintahan, kita tidak seperti diswasta karena ada aturannya dan penganggarannya berbeda. Nah, sejauh ini dinas sudah memberi bantuan kepada kaum disabilitas, itu jelas. Kita sudah memberi kursi roda bagi anak-anak CP juga sudah banyak, bagi mereka yang ingin mendapat tongkat netra, alat bantu dengar anak kecil hingga dewasa serta lansia dengan cara mengajukan permohonan bantuan. Kami sudah banyak menerima permohonan bantuan tetapi harus dengan antrian, bisa diwujudkan tahun ini berapa orang, tahun depan lagi berapa orang," bebernya.
"Jadi di pemerintahan tidak bisa langsung," ucap Maharani.
Di tempat yang sama, pegawai lainnya yang bernama Candra mengatakan, hampir tiap hari ada pengajuan-pengajuan bantuan disabilitas itu. Pintu masuk teman-teman disabilitas sudah diwakili teman-teman ini. Kalau di perdanya ada yang kurang pas, pasti akan saya perjuangkan jika saya diminta mewakili. Karena disitu pasti yang menyangkut semuanya, termasuk pembiayaan dan sebagainya. Saya yakin itu, meski saya tidak tahu prosesnya. Tetapi siapa yang harus berwenang.
Selama ini saya sudah sering kerjasama dengan LSM atau NGO lainnya, saya senang kalau ada perdanya, meski saya belum baca tetapi saya sudah tahu. Paling tidak kedepan, meski saat ini tercecer tetapi yang akan datang pasti ada pembaharuan.
"Kita butuh relawan-relawan seperti anda," tegasnya.
Diakhir pertemuan itu, relawan Baranusa menanyakan prosedur audiens dengan Bupati Kediri. "Buat saja surat permohonan via kesbangpol atau ke ibu Kadis Sosial," jawab Adesti. "Atau gunakan Aplikasi Halo MasBup," imbuh Candra.
Perlu diketahui UMKM Akur bersama NGO sudah menyalurkan 26 kursi roda Celebral Palsy (CP) dari luar negeri dan dalam negeri, membiayai diagnosis anak-anak disabilitas serta mengadakan terapi gratis hampir berjalan lima bulan. Berdasarkan data yang dimiliki Divisi Disabilitas UMKM Akur terdata 45 anak disabilitas terabaikan. ***