OKE FLORES.COM - Sebagai penguasa yang wilayahnya dirusak oleh oknum pengusaha tanpa mempedulikan kualitas lingkungan hidup, maka Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi jangan sekedar geram dan kecewa, justru dia harus menjadi figur terdepan untuk mempidanakan PT. KNM di instansi kepolisian karena telah merusak Hutan Mangrove di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hal ini diungkapkan Meridian Dewanta, SH., Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT).
Advokat Peradi itu juga mengatakan, demi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat, Bupati Edistasius Endi harus pro aktif meminta Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma dan Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko agar segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan serta kemudian menetapkan pihak PT. KNM selaku tersangka dugaan tindak pidana pengrusakan Hutan Mangrove di Manggarai Barat - Provinsi NTT.
Baca Juga: Polres Mabar Akan Lidik Kasus Pembabatan Hutan Mangrove PT. KNM
Meridian mengatakan, tindakan PT. KNM yang telah merusak Hutan Mangrove itu nyata-nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang pada Pasal 35 huruf (f) dan (g) menyatakan : “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :
(f). melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
(g). menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain“.
Jika larangan tersebut dilanggar, maka sesuai Bab 17 tentang Ketentuan Pidana Pasal 73 ayat (1) huruf (b) menyatakan : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : (b). menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g."
Berita sebelumnya, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi menyoroti pembabatan pohon bakau untuk pembangunan sejumlah hotel bintang di Labuan Bajo, Selasa, 26 September 2023.
"Jangan hanya jargon melestarikan komodo saja, tetapi lingkungan juga harus dilestari untuk keseimbangan," demikian pernyataan Endi disela acara pelepasan 6 Komodo di Wae Wuul, Kecamatan Komodo, Manggarai Bara, NTT, Sabtu 23 September 2023.
Edistasius geram dengan berbagai kenyataan yang dihadapi belakangan ini. Dimana Hutan. Bakau dipinggiran pantai ditebang untuk pembangunan hotel-hotel mewah.
Menurut Bupati Endi, beberapa tahun lalu pohon bakau di wilayah Labuan Bajo tumbuh dengan subur, namun kini banyak yang dibabat untuk kepentingan investor.
"Bakau ditebang untuk kepentingan hotel. Bakaunya 10 tahun lalu tumbuh subur. Saat ini kita melihatnya menangis. Sudah hancur berantakan bakaunya, yang ada itu hotel hotel mewah," katanya.
Ia juga menyentil soal penindakan terhadap para pelaku pembabatan bakau, sebab hingga kini belum ada langkah tegas dari pihak terkait.
Baca Juga: Aturan Penggunaan Medsos Bagi ASN saat Pemilu Demi Jaga Netralitas
Lucunya, kita hanya berdiam diri melihat kehancuran bakau itu. Bagaimana kita bicara lestari sementara tindakan nyata belum ada. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama" ujar dia.
Dihadapan audiens yang hadir Bu saat itu, baik perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Gakkum dan Kepolisian Endi berharap, agar agar semua berperan menjaga keberlangsungan kelestarian.
Selain itu ia berpesan agar penegakkan hukum dijalankan dan para pelaku ditindak tegas.
Pembabatan Mangrove Melanggar UU
Dsri data yabg dihimpun bahwa Bakau atau Rhizophora sp, merupakan salah satu spesies penyusun kawasan mangrove. Pembabatan Mangrove yang melanggar UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal 50 UU No 41 tahun 1999 mengatur tentang larangan penebangan pohon pada radius 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.
Sementara itu, ketentuan pidana penebangan pohon diatur dalam pasal 78 UU No 41 tahun 1999.
“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
Selain UU No 41 tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor II Tahun 2021 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2041.
Baca Juga: Eko Mardiono: 'Revisi UU ASN Harus Berdampak pada Semua Honorer'
Pada pasal 57 ayat (3) diatur tentang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zonasi kawasan ekosistem Mangrove.” Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan b) kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove”. ***