Network
Sumber itu menerangkan, Bupati Manggarai Timur, melalui Keputusan Nomor: HK/34/Tahun 2019, mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan masing-masing.
Pemerintah kecamatan, wajib melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran dan Belanja Desa, serta membuat laporan hasil evaluasi tersebut untuk didistribusikan ke DPMD dan Inspektorat.
Namun, kata dia, untuk konteks Desa Golo Paleng, rupanya hasil evaluasi pemerintah Kecamatan Lamba Leda selalu baik, terbukti selalu diberikannya rekomendasi pencairan Dana Desa. Padahal fakta lapangan tidaklah demikian.
Ia menduga, mandat yang diberikan bupati tersebut disalahgunakan oleh pemerintah kecamatan untuk bermain mata dengan Blasius Banis dalam rekomendasi pencairan Dana Desa.
Pencairan Dana Desa, jelasnya, dilakukan 4 tahap dalam setahun. Setiap pencairan harus ada rekomendasi dari pemerintah kecamatan. Rekomendasi berikutnya diberikan berdasarkan hasil monitoring terhadap penggunaan anggaran tahap sebelumnya. Proyek fisik wajib di-monitoring pemerintah kecamatan agar ada kesesuaian antara fisik dan administrasi.
"Realitanya ada proyek fisik yang mangkrak namun secara administrasi sudah tuntas. Tentunya, ini patut kita curigai, ada kongkalikong antara pemerintah kecamatan dengan Blasius Banis. Walaupun ada proyek mangrak sengaja ditutup-tutupi dan terus diberi rekomendasi pencairan," kesalnya.
"Jadinya, boleh dibilang sejauh ini yang dilakukan pemerintah kecamatan Lamba Leda hanya sebatas pada pembenahan administrasi, tetapi fungsi monitoring tidak dijalankan sebagaimana mestinya," ujar sumber itu menambahkan.
Sementara, Camat Lamba Leda, Longginus Rohos saat dikonfirmasi OKE FLORES.com pada Senin, 1 Mei 2023 melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan resmi. Sedangkan mantan Kepala Desa Golo Paleng saat di hubungi via gawainya, sedang tidak aktif.
