Network
NTT, OKE FLORES.COM - Kisruh terkait Paket Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bangka Leda, menjadi atensi DPRD Kabupaten Manggarai pada Sidang Paripurna, Kamis 14 September 2023 di Ruang Sidang kantor DPRD Kabupaten Manggarai.
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Thomas Edilson Rihi Mone, yang kerab disapa Edi Rihi mengakui jika dirinya saat sidang Paripurna telah meminta kepada Bupati Manggarai Heribertus G. L Nabit atau Heri Nabit terkait kisruh pembangunan Kantor Kelurahan Bangka Leda.
"Selamat Siang Ase (adik), itu tadi Kae sudah sampaikan di Paripurna, bahwa Kae (Kakak) meminta kepada Bupati Manggarai untuk melakukan pengecekan secara benar terhadap Proyek Pembangunan (Kelurahan) Bangka Leda yang dengan Pagu Rp 600 Juta," kata Edison Rihi dalam rekaman yang dikirimnya kepada awak media via WhatsApp, Kamis, 14 September 2023, pukul 13.29 Wita.
Baca Juga: Marsel Ahang: Kapolres Manggarai Barat Harus Non Aktifkan Kapolsek komodo Karena Dinilai Arogan
Menurut Edi Rihi, dalam sidang tersebut dirinya mempertanyakan perbedaan data pada laman Website LPSE Kabupaten Manggarai dan yang ada pada Papan Informasi Proyek.
Edi juga menyoroti terkait informasi pengerjaan paket proyek tersebut yang diduga dikerjakan oleh seorang oknum ASN berinisial WS. Menurut Edi, jika benar adanya tentu menyalahi peraturan perudangan baik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
"Pertama karena di Web LPSE-nya itu berbeda dengan Papan Tender, saya meminta Bupati untuk Melakukan Evaluasi, Pertanyaan Kedua apakah boleh seorang Pegawai Negeri Sipil itu mengerjakan Proyek? saya minta itu menyalahi Undang-undang," pinta Edi Rihi.
Kader Partai Hanura ini juga menyampaikan terimakasih kepada awak media atas masukan dan pengawasan serta memantau roda pembangunan di Kabupaten Manggarai.
"Terimakasih Banyak atas masukan pengawasan Teman-teman Media, yang terus memantau roda perputaran Pembangunan di Kabupaten Manggarai berkaitan dengan Pengerjaan Proyek, sehingga informasi yang faktual yang terjadi di Kabupaten Manggarai itu, bisa diawasi secara langsung baik oleh Teman-teman Media, Oleh Rakyat, maupun Teman-teman DPRD, sehingga di Tahun 2023 proses pengerjaan Proyek itu dapat berjalan dengan baik dan optimal," katanya.
Baca Juga: Warga Kota Labuan Bajo Keluhkan Knalpot Brong, Polisi Segera Tindak
Lebih lanjut Edy Rihi meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melalui Bupati Manggarai, untuk memeriksa ASN berinisial WS yang diduga mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Kelurahan Bangka Leda demi Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Yang kedua ini berkaitan dengan Penyelengaraan Pemerintahan yang bersih, oleh karenanya ASN itu (WS) apapun dalilnya, apapun asasnya, dia (WS) tidak boleh melakukan hal diluar kerja utamanya sebagai Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya PNS yang berinisial WS itu untuk dilakukan pemeriksaan, inspektorat juga harus periksa," tegas Edi Rihi.*** (Dodi)
