Network
KEDIRI, OKE FLORES.COM - Protes masyarakat dan aliansi LSM se-Kediri Raya seolah tak digubris, kabar pelantikan perangkat desa yang dihasilkan dalam ujian penyaringan perangkat desa Tanggal 27 Desember 2023 tetap 'dipaksakan' digelar. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi peserta ujian dan masyarakat yang masih mempermasalahkannya. Belum adanya jawaban resmi dari pemerintah terkait tuntutan yang disuarakan saat demonstransi tanggal 11 Januari 2024 dianggap sejumlah pihak bisa menjadi bom waktu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.
Seperti yang dilakukan anggota FPUPPD Laundry Ardiansyah asal Desa Ngino, Viona Ardira asal Desa plemahan dan Tito asal Desa Puhjarak takkala mendengar informasi akan diadakannya pelantikan perangkat desa pada Hari Selasa 16 Januari 2024. Sehari sebelumnya nekat mendatangi Kantor Kecamatan Plemahan untuk menemui Anto Riandoko, S. Sos., MM guna mengkonfirmasi kebenaran informasi terkait adanya pelantikan perangkat desa di wilayah Kecamatan Plemahan.
Namun Camat Plemahan tidak bisa ditemui, menurut pegawai kecamatan yang bersangkutan sedang berada di Kecamatan Semen. Akhirnya ketiga orang itu diarahkan bertemu dengan Edi Basuki KASI PEM Kecamatan Plemahan.
Baca Juga: Pemkab Kediri Dapat ‘Sorotan Tajam’ Terkait Ujian Perangkat Desa yang Berakhir Polemik
Menurut pengakuan Laundry dalam pembicaraan tersebut pihak Edi Basuki KASI PEM menyebut bahwa SK untuk pelantikan itu, SK dari kepala desa dan bupati tidak tanda tangan. Sontak Laundry menyanggah,” Lho kalo menurut PERBUP kan bupati ikut tanda tangan.”
Dikatakan Edi tidak, bahwa kepala desa itu sifatnya melaporkan. “Kalau di PERBUP itu termasuk lampiran-lampiran itu apa tidak ada tandatangan bupati,” tanya laundry. Dan dijawab Kasi PEM, keliatannya nggak ada.
Lanjut ditegaskan Laundry, “Bukankah berita acara pasca pelaksanaan ujian itu tidak sesuai PERBUP?” Dijelaskan Edi, bahwa seharusnya desa sudah paham dan sudah mempelajari, tidak ada kita mengarahkan. Camat hanya menandatangani rekomendasi.
Laundry dan Tito kembali memberondong pertanyaan, “Bukankah saat meminta rekomendasi itu kepala desa menyertakan berita acara sekaligus lampirannya? Kalau berita acara tidak sesuai PERBUP apakah seorang camat tetap menandatangani?”
