Network
OKE FLORES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak bersama wajib pajak.
Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar), Kamis, 4 April 2024.
Adapun perda yang dibahas ialah Perda No 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perbub Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Penyediaan Makanan dan atau Minuman serta Jasa Perhotelan di Atas Air.
Baca Juga: Program Asal Bukan KTP! Ayo Segera Cek Kelayakan Anda dan Daftar untuk Dapatkan Bantuan Rp3,5 Juta
"Bahwa peraturan daerah terkait pajak berdampak pada penambahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Manggarai Barat," ucap Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aloisius Lahi.
Melalui dua peraturan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat menggali sejumlah potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, di antaranya kapal wisata juga usaha sarang burung walet.
Selain objek pajak di atas kapal wisata, Pemda Mabar juga juga memiliki potensi PAD baru, yakni pajak sarang burung walet yang juga telah diatur pada Perda Nomor 6 tahun 2023 sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Mau Lolos Survei Pinjaman KUR BRI, Inilah Tipsnya agar Pengajuan Berhasil
"Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara maupun kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang," tegas Bupati Endi.
Karena itu Pemda berharap kerja sama dan dukungan dari seluruh wajib pajak daerah yang ada di Kabupaten Mabar untuk mendukung pemerintah dalam menggali potensi penerimaan daerah demi terwujudnya kabupaten yang maju dan mandiri.
Semua potensi itu akan membawa harapan besar bagi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai ruang fiskal daerah, di tengah perubahan regulasi pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat.
Baca Juga: Pemerintah RI Beri Hibah ke Laos Senilai Rp 6,5 Miliar
Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan, maka daerah dinilai semakin mandiri dan pembangunan dinilai semakin berdampak secara khusus kepada pertumbuhan ekonominya.
Adapun peserta sosialisasi hari itu antara lain lurah/kepala desa Se-Kecamatan Komodo, pengusaha/pengelola kapal wisata, Ketua Asosiasi Sarang Burung Walet, Ketua Asosiasi Travel Agent, Ketua Forum Komunikasi Keagenan Kapal Wisata, serta pemilik izin usaha pertambangan MBLB wilayah Kabupaten Manggarai Barat.***
