OKEFLORES.com - Kecurangan yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat berbagai kritik. Termasuk dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Beliau mengingatkan para wali murid agar mendidik anak dengan tepat. Pasalnya, melakukan kecurangan saat mendaftarkan sekolah dapat berdampak pada masa depan anak.
Menurut Muhadjir Effendy, sebaiknya orangtua tidak melakukan tindakan tidak jujur demi memasukkan anaknya ke sekolah pilihan. Para orangtua harus menyadari, anak berisiko menjadi pencuri uang masyarakat jika dia diajarkan untuk berbuat curang sejak kecil.
Baca Juga: Prabowo, Ganjar, Anis Bertukar Pikiran Terkait Isu yang Dihadapi Indonesia
"Mestinya orangtua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu," katanya kepada wartawan dilansir dari pikiran-rakyat.com, Jumat 14 Juli 2023.
"Ini jadi harus diingat orangtuanya, bahwa dia pertama ya harus tanamkan kepada anaknya adalah pendidikan moral, kalau anaknya sudah sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti?" tutur Muhadjir Effendy menambahkan.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya menyusun perda untuk menindak tegas tindakan curang tersebut. Dia menilai, hal tersebut akan menjadi solusi agar PPDB tidak terjadi kecurangan.
"Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab. Kalau ada kecurangan-kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas," ucap Muhadjir Effendy.
"Kenapa? karena pendidikan itu sudah urusan konkuren bukan urusan absolut, wewenangnya di tangan pemerintah daerah, jadi kalau kecurangan itu dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, ini yang akan semakin parah nanti," ujarnya menambahkan.
Palsukan Alamat dan 'Anak Titipan'
Bima Arya menemukan adanya kelicikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Pihaknya menemukan ada ratusan siswa yang lolos, tetapi menggunakan alamat palsu.
Dia menuturkan, ada 155 dari 763 identitas anak di dalam Kartu Keluarga (KK) hasil tim verifikasi faktual tim khusus kecurangan PPDB tidak ditemukan di alamat yang tertera. Sehingga, mereka akan dikeluarkan dari data pendaftaran.
"Nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor pada Minggu, 9 Juli 2023.
"Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPBD. Otomatis, nama yang di bawahnya akan naik ke atas," ucapnya menambahkan.
Andi Muawiyah Ramly dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendikbud Ristek, Senayan, Rabu 12 Juli 2023, menyentil sistem PPDB yang dinilai kurang adil dan diduga diwarnai kecurangan.
Ketidakadilan yang menonjol dalam PPDB katanya dapat dilihat dari beberapa demo yang terjadi selama sepekan ke belakang, termasuk juga dirasakan oleh keluarganya yang hendak memasukkan sang keponakan ke jenjang pendidikan baru.
"Ponakan saya sendiri juga mengalami hal itu di Jakarta, tidak bisa diterima karena umurnya kurang dari dua hari, tidak diterima," ucapnya.
"Ketidakadilan sebetulnya yang tiap tahun terulang ini adanya PPDB yang tanggung jawab kita semuanya," ujar Andi Muawiyah Ramly menambahkan.
Tidak hanya masalah zonasi dan batas usia, sistem PPDB juga perlu diperbaiki, karena dari tahun ke tahun ada dugaan adanya 'anak titipan' pejabat dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah.
"Ketidakadilan bagaimana misalnya di sebuah kota titipan itu terjadi Pak, ada titipan dari anggota DPRD, dari kejaksaan, ini semuanya mungkin tidak terpantau tapi kita itu memantau itu semuanya," kata Andi Muawiyah Ramly.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kemdikbud bergegas melakukan evaluasi dan memberi solusi agar sistem PPDB bisa berjalan tertib dan tidak menyulitkan masyarakat.***