Dua Arahan dari Presiden Joko Widodo untuk Menanggulangi Kenaikan Harga Beras yang Melonjak Tinggi

23 September 2023, 10:09 WIB
Warga desa Wamcimekar, Klari, Karawang menerima Bansos Beras 10 kg Kemensos /Karawangpost/

OKE FLORES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua strategi menghadapi kenaikan harga beras. Jelas bahwa pemerintah sudah mulai menerapkan kedua pedoman tersebut. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan dua hal yang mempengaruhi kenaikan harga beras, terutama setelah mendapat kritik keras dari DPR.

Jokowi, kata Muhadjir, memberikan dua instruksi kepada buruh dan perusahaan penting, menyikapi kenaikan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan, Jokowi memerintahkan pembagian beras (bansos) dan bantuan masyarakat untuk menata pasar.

“Pemerintah kan (pertama) sudah gelontorkan bansos beras dan (kedua) sudah melakukan operasi pasar. Hanya angkanya berapa saya tak punya kewenangan jelaskan detail karena bulog yang lebih tau angka-angka secara persis,” ucap Muhadjir, dilansir Pikiran-Rakyat.com Sabtu, 23 September 2023.

Baca Juga: Pria Berusia 53 Tahun Nyamar Jadi Santriwati, Uang Mahar dari Korban Dipakai untuk Judi

Presiden Jokowi tidak tinggal diam dan membiarkan masyarakat berjuang mendapatkan bahan pangan pokok seperti beras. Bantuan beras masyarakat jelas disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), melalui Program Keluarga Harapan (PKH) atau melalui bantuan pangan nontunai (BNPT). Selain itu, pemasaran dilakukan di berbagai daerah.

Hal itu dibuktikan langsung oleh Jokowi saat mengunjungi pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Ia bahkan berharap proyek tersebut bisa membuahkan hasil dalam beberapa minggu mendatang.

"Kami harapkan mungkin dalam dua minggu, tiga minggu ini akan mulai dipasarkan, sudah mulai turun. Meskipun memang sudah turun sedikit. Kami harapkan turun dan kembali normal karena stoknya ada," kata dia, Selasa, 19 September 2023.

Kritik terhadap pemerintah atas pengendalian harga beras datang dari anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. Wisnu mendesak Kementerian Sosial (Kemensos RI) meningkatkan jumlah masyarakat penerima bansos beras akibat kenaikan harga beras.

Dia mengatakan, kegagalan pemerintah mengendalikan kenaikan harga beras bisa menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Apalagi jika mengacu pada harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga bulanan beras dan beras mengalami kenaikan sejak awal tahun 2023.

Misalnya, rata-rata harga beras mencapai Rp12.690 per kilogram pada September 2023, sedangkan pada Januari sebesar Rp11.550 per kilogram. Saat ini harga beras sudah mencapai Rp 14.330 per kilogram, dibandingkan harga sebelumnya pada Januari lalu sekitar Rp 13.140 per kilogram.

“Pemerintah, salah satunya melalui Kemensos, perlu memperluas jumlah penerima bansos beras guna menjaga daya beli kelompok bawah dan menengah. Terkait kelompok menengah ini perlu mendapat sorotan mengingat mereka termasuk dalam kelompok rentan dalam situasi ini," ucap Wisnu.

Kondisi sosial ekonomi di pusat diabaikan dan tidak dijadikan prioritas bantuan sosial oleh pemerintah.

“Beras memiliki bobot konsumsi terbesar bagi kelas menengah ke bawah. Misalnya, beras memberi sumbangsih untuk garis kemiskinan di desa mencapai 23,7 persen, sementara di kota sebanyak 19,3 persen. Upaya untuk memperluas penerima bansos beras minimal sampai 3 bulan ke depan diharapkan bisa menanggulangi tekanan terhadap risiko kenaikan angka kemiskinan,” ucapnya, pada Kamis, 21 September 2023. ***

Editor: Adrianus T. Jaya

Sumber: Pikiranrakyat.com

Tags

Terkini

Terpopuler