OKE FLORES.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan diskusi tentang Surat Edaran AI yang melibatkan setiap pemangku kepentngan baik swasta maupun lembaga pemerintahan.
Wamenkominfo Nezar Patria menyatakan pengaturan dalam bentuk Surat Edaran Menkominfo ini juga akan dibahas dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat secara terbuka.
“Kementerian Kominfo mengadakan diskusi tentang Surat Edaran AI yang melibatkan setiap pemangku kepentngan baik swasta maupun lembaga pemerintahan. Saya berharap pertemuan hari ini kita semua dapat berdiskusi secara produktif dan konstruktif sehingga dapat menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan kebijakan. Karena ke depannya kita perlu memikirkan satu regulasi yang legally binding, yang punya impact terhadap hukum yang lebih imperative,” ungkapnya saat membuka Focus Group Discussion tentang Kebijakan Teknologi AI di Indonesia, di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023.
Baca Juga: Pikiran-Rakyat.com Raih Penghargaan OJK, Diganjar Media Daerah Terproduktif di Indonesia
Menurut Wamen Nezar Patria, hasil dari Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder akan memberikan informasi penting kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan mengenai perkembangan AI di masa depan.
Dalam waktu dekat, Kementerian Kominfo akan mengadakan Surat Edaran dan seminar terbuka untuk masyarakat yang membahas AI.
“Yang perlu kita diskusikan pada hari ini adalah apakah regulasi yang sudah ada cukup untuk merespons disrupsi yang ditumbulkan oleh AI, terutama generative AI. Jika belum, apa kebijakan yang harus pemerintah ambil secara khusus materi apa yang saat ini dapat dititipkan dari teman-teman sekalian dari berbagai macam organisasi dan lembaga. Jadi nanti mohon kalau ada masukan, review, catatan kritis dan memperkaya untuk membuat jadi lebih komprehensif sebaga sebuah panduan etik,” jelasnya.
Mengingat hampir setiap negara sedang mempertimbangkan pengaturan AI, terutama untuk AI generative yang semakin berkembang, Menkominfo mengakui bahwa membuat panduan penggunaan AI sulit.
“Di tengah kegalauan juga sejumlah negara apakah melanjutkan proses pengembangan AI yang generative AI ini, sehingga levelnya sampai otonomus yang manusia tidak campur tangan lagi, tapi mesin yang memutuskan. Ini bukan hal yang jauh tetapi sudah sangat dekat kalau kita lihat kemampuan AI,” ungkapnya.
Menurut Wamen Nezar Patria, pemerintah sangat siap untuk menerima saran untuk mencapai kesepakatan dalam pembuatan kebijakan yang dapat digunakan.
“Yang kami inginkan adalah SE ini dapat menjadi dasar peningkatan regulasi yang lebih komprehensif nantinya. Sehingga dapat lebih memberikan pelindungan bagi masyarakat kita,” tandasnya.***