Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya memeriksa Koordinator dan pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) atas tindak pidana kasus korupsi pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Peneriman Harapan (PKH) tahun 2020.
Baca Juga: Tidak Lolos Seleksi PPPK Kemenag 2022? Begini Cara Mengajukan Sanggah, Cukup Login Disini...
"Benar, hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Progriam Keluarga Harapan Tahun 2020 di Kementerian Sosial," kata dia, dilansir Okeflores.com dari laman Antara, Jumat, 28 April 2023.
Baca Juga: Jokowi Resmi Tetapkan Gaji Ke 13 Bagi PNS, Pencairannya Dimajukan Dibulan Ini...
Selain Koordinator dan Pendamping, dikatakannya pihaknya juga memeriksa Koordinator Wilayah I PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Polikarpus Meo Teku dan Supervisor Distribusi PT BGR Divre Kupang Muchtar Djamaluddin.
Disampaikannya, KPK telah mengumpulkan beberapa alat bukti atas tindak pidana korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos. Berdasarkan alat bukti tersebut beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: HEBOH! Uang Pensiun PNS 2023 Dikabarkan Capai Rp1 Miliar...
"Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik," jelasnya.
