Network
JAKARTA, OKE FLORES.com - Pengamat politik dan ahli hukum tata negara, Refly Harun menjelaskan empat alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan perlindungan setelah tidak lagi menjabat sebagai RI 1.
Alasan pertama, kata Refly, terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait kasus KM 50.
"Dalam berbagai kesempatan, saya menggariskan 4 hal alasan kenapa Jokowi perlu perlindungan setelah tidak lagi menjabat. Satu, soal dugaan ikut dalam pelanggaran hak asasi manusia, utamanya misalnya KM 50," kata Refly Harun, melansir kanal YouTube pribadinya, Jumat, 28 April 2023.
Alasan lain, lanjut Refly Harun, terkait tudingan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga: Kepala PPATK Curigai Adanya Dugaan Transaksi Mencurigakan di Rekening milik AKBP Achiruddin Hasibuan
"Yang kedua adalah terkait dengan KKN kolusi korupsi dan nepotisme yang tidak hanya melibatkan dirinya tapi terutama isu keluarganya yang sering disindir oleh ekonom seperti Rizal Ramli, bagaimana sang Kaesang bisa memiliki saham di puluhan perusahaan ketika Jokowi berkuasa," tuturnya.
Selain tudingan pelanggaran HAM dan masalah KKN, ada alasan lain yang membuat Jokowi ingin memastikan dinasti yang dibangun keluarganya tetap lancar dan tidak berantakan di kemudian hari.
"Yang ketiga adalah potensi soal dinasti keluarga yang sudah dibangun, tentu Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya berantakan ketika dia tidak lagi berkuasa. Karena dia sudah menancapkan dinasti itu di diri Gibran Rakabuming dan Kaesang juga mau ikut politik, serta Bobby Nasution," ucap Refly.
Serta yang keempat adalah Jokowi ingin memastikan bahwa warisan atau legacy-nya tetap dapat dilanjutkan oleh presiden yang akan menjabat berikutnya, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Tidak Lolos Seleksi PPPK Kemenag 2022? Begini Cara Mengajukan Sanggah, Cukup Login Disini...
"Dan yang keempat adalah soal legacy, soal proyek-proyek yang sudah dibuat dan proyek yang masih tertunda. Tentu Jokowi ingin itu dilanjutkan dan tetap menjadi pihak yang punya pengaruh untuk memegang proyek tersebut, terutama seandainya proyek tersebut memang belum selesai seperti IKN ya," ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
"Jadi 4 hal itu yang membuat Prabowo menjadi punya peluang besar untuk diendorse karena tentu untuk empat hal tersebut dia bisa menjamin bahwa Jokowi tidak akan diapa-apakan," tandasnya.***
