Network
NTT, OKE FLORES.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Johni Asadoma menyebut, berdasarkan data selama tahun 2022, Komnas HAM telah menerima sebanyak 3.250 aduan, terbanyak masalah agraria.
Dari total aduan itu, menurut Kapolda NTT, sebanyak 2.861 adalah kasus dugaaan pelanggaran HAM dari seluruh wilayah Indonesia.
"Di NTT sendiri itu ada 56 kasus dan isu terbanyak adalah agraria dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum," kata Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma.
Baca Juga: KPU NTT Anggarkan Rp450 Miliar untuk Pilgub 2024
Hal itu dikatakan Kapolda NTT dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komnas HAM di Mapolda NTT, Kamis, 25 Mei 2023.
Rakor itu sebagai upaya memperkuat strategi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdaganagan Orang (TPPO) di wilayah NTT.
Rakor yang dibuka langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma itu dihadiri oleh Ketua Tim TPPO Komnas HAM RI Anis Hidayah, Kajatai NTT Hutama Wisnu dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Siswandriyono.
Baca Juga: Dua Media Online di NTT Dipolisikan, Oke Narasi Salah Satunya
Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asdoma juga menyamapikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan membahas peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan TPPO di wilayah Provinsi NTT.
Maka dengan kegiatan tersebut maka katanya aparat penegak hukum di NTT bisa mendapat masukan dan koreksi dari Komnas HAM, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dalam pelaksanan tugas.
"Tentu ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mendaptkan masukan, koreksi dari Komnas HAM, sehingga ke depan kita akan bisa lebih baik, lebih profesional di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparat penegak hukum," jelas Kapolda NTT.
Kapolda NTT pun menyamapikan terima kasih atas kehadiran dari Komnas HAM di wilayah NTT untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya memperkuat strategi pencegahan dan penanganan TPPO yang berpersepektif HAM.***
