Network
OKEFLORES.com - Pemerintah melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, telah menerbitkan instruksi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih mempertimbangkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan penggunaan yang optimal dari pendapatan dan belanja.
Tindakan ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melansir Klikpendidikan.id, Rabu 28 Juni 2023, dalam sebuah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Suhajar menjelaskan pentingnya memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait APBD.
Baca Juga: Kementerian Luar Negeri Memulangkan 14 WNI Korban Perdagangan Orang dari Myanmar
Salah satu arahan tersebut adalah bahwa belanja pendukung tidak boleh melebihi belanja utama. Suhajar mendorong Sekda dan inspektorat daerah untuk meninjau ulang situasi tersebut agar mencapai pelaksanaan APBD yang lebih optimal dan hemat sesuai kebutuhan.
Suhajar menekankan bahwa penekanan tidak terletak pada mengubah kegiatan, tetapi pada efisiensi alokasi anggaran.
Dengan melakukan revisi alokasi, anggaran dapat difokuskan pada kegiatan utama dan pokok yang membutuhkan pendanaan lebih besar.
Pemda didorong untuk memaksimalkan realisasi belanja APBD, karena hal ini akan mendorong pertumbuhan perekonomian di masyarakat.
Terlebih lagi, mengingat pertengahan tahun sudah tiba, penting untuk terus mengoptimalkan realisasi anggaran.
Suhajar juga mengapresiasi beberapa daerah yang telah berhasil melebihi rata-rata dalam realisasi belanja APBD.
Di antara daerah tersebut adalah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, daerah lain yang masih memiliki realisasi rendah diharapkan dapat meningkatkan realisasi belanja secara lebih masif.
Dalam hal ini, Suhajar meminta Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi di daerah-daerah dengan realisasi belanja rendah.
Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri juga diminta untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah dengan realisasi APBD yang rendah.
Suhajar juga memberikan instruksi kepada daerah dengan realisasi belanja rendah untuk
memprioritaskan kegiatan di dalam negeri daripada bepergian ke luar negeri, kecuali jika terdapat keperluan yang sangat penting.
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa izin perjalanan ke luar negeri dipertimbangkan dengan cermat, sambil tetap memberikan fokus pada peningkatan realisasi anggaran di daerah.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa optimalisasi realisasi belanja APBD akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk mencapai efisiensi anggaran yang lebih baik, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.***
