Network
OKE FLORES.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan keputusan menghapus kebijakan sistem pemetaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan.
Pertimbangan penghapusan itu dikatakan Presiden Jokowi setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023, dan kembali disampaikan pada Kamis, 10 Agustus 2023 ketika ditanyai media di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta.
Furqan AMC, selaku Ketua DPP PSI mengatakan, walaupun tujuan awal sistem pemetaan PPDB ini mulia, di antaranya pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah.
Baca Juga: Bak Gula yang Dikerubungi Semut Kaesang Terima Tawaran dari Berbagai Partai Termasuk PKB
"Apabila kita cermati lebih komprehensif, sesungguhnya berbagai masalah penerapan sistem zonasi PPDB tersebut adalah hilir persoalan. Adapun hulu persoalannya adalah jumlah sekolah yang tidak memadai," ucap Furqan dalam keterangan tertulisnya dilansir Pikiran-Rakyat.com Sabtu 12 Agustus 2023.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pada tahun ajaran 2021/2022, terdapat sebanyak 148.992 SD di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah SMP hanya sebanyak 41.402 unit.
"Sudah otomatis banyak Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang terdiskriminasi, di mana siswa lulusan SD pada akhirnya banyak yang tidak tertampung masuk SMP," tuturnya Furqan.
