Network
"Sementara itu jumlah SMP negerinya cuma 57,48 persen, sehingga ketika diterapkan sistem zonasi PPDB, akan semakin menimbulkan persaingan yang gak ketulungan. Fenomena kemacetan leher botol (bottleneck) tak terhindarkan. Pada akhirnya memicu banyak dosa besar pada sistem zonasi PPDB. Berbagai modus dan manipulasi terjadi di mana-mana di berbagai kota," ucapnya.
Keadaan yang hampir serupa juga terjadi di sekolah menengah atas. Jumlah sekolah menengah atas di seluruh Indonesia hanya 14.007 unit pada tahun pelajaran yang sama. Itupun hanya 49,58 persen sekolah menengah atas yang negeri.
Jika mengambil contoh di Jakarta, data Dinas Pendidikan DKI menunjukkan kapasitas sekolah menengah atas hanya 28 ribu tempat duduk. Sedangkan jumlah calon peserta didik baru mencapai 139 ribu siswa.
Baca Juga: Ratusan Warga Karawang Terindikasi Konsumsi Obat Keras, Begini Konologinya!
"Daya tampung yang tidak memadai tersebut sudah pasti memicu banyak masalah pada saat zonasi PPDB diterapkan," ucal Furqan.
Situasi yang hampir serupa dengan SMP di DKI, di mana kapasitasnya hanya 71 ribu kursi, sementara perkiraan jumlah siswa baru mencapai 149 ribu. Untuk keadaan daerah, Furqan mengambil contoh yang terjadi di Kabupaten Subang.
Di sana, ditemukan satu kampung yaitu kampung Manggala Mulya, Kecamatan Kalijati yang siswa lulusan SMP-nya tidak dapat melanjutkan ke SMA negeri karena tidak ada sekolah itu di kampung mereka. Sementara SMA negeri terdekat berada di luar zona.
Diduga peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Subang, melainkan juga terjadi di berbagai wilayah di seluruh negara, terutama di daerah yang terpencil.
"Jadi akar masalahnya adalah jumlah sekolah negeri yang minim, sehingga penerapan sistem zonasi menjadi tidak efektif. Alih-alih jadi solusi pemerataan, malah semakin mendiskriminasi dan menimbulkan banyak masalah baru," kata Furqan.
Menurutnya, jawaban dari permasalahan tersebut adalah peningkatan kecepatan pembangunan sekolah pemerintah baru di seluruh Indonesia, khususnya untuk SMP dan SMA.
