Network
"Kementerian Keuangan dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai," ujarnya.
Ia mencontohkan, DJP merupakan alat negara yang sengaja digunakan untuk mengajak masyarakat bekerja sama membayar pajak.
Di sisi lain, Prastowo mendorong para politisi dan politisi menjadikan pajak sebagai topik utama wacana publik. Dengan cara ini, diharapkan akan ada kesadaran dan penerimaan yang lebih besar dari masyarakat.
Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pengusaha besar takut mendukungnya pada Pilpres 2024.
"Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu, sebuah catatan yang mau membantu ukurannya menengah, yang besar-besar enggak ada yang berani mendekati," kata Anies, dalam acara Mata Najwa On The Stage "3 Bacapres Bicara Gagasan" seperti disiarkan YouTube UGM.
"Semua yang besar-besar itu tidak ada yang mendekat. Yang mendekati itu tengah-tengah semua," katanya.
Anies mengatakan, ada pengusaha besar yang sebenarnya melakukan pendekatan namun langsung menerima kredit pajak. Peristiwa ini, kata Anies, terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, setelah selesai, katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajaknya," ucapnya.
"Apa yang terjadi? Takut orang membantu, padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event, mereka membiayai semuanya, di daerahnya masing-masing," katanya.***
