Network
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT, Marciana D. Jone pembangunan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami hukum dan mendapatkan keadilan serta membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses dan layanan yang tersedia untuk mereka.
Pada tahun 2023, katanya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT akan bekerja sama dan menyelaraskan pelaksanaan beberapa proyek pembangunan hukum dan HAM di seluruh wilayah Provinsi NTT.
Dia berpendapat bahwa kebijakan, program, dan kegiatan harus digunakan untuk mewujudkan tanggung jawab pembangunan hukum dan HAM.
Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, dia menyatakan bahwa salah satu prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan desa atau kelurahan yang sadar hukum.
Desa atau kelurahan sadar hukum didefinisikan sebagai desa atau kelurahan yang telah memenuhi syarat sebagai desa atau kelurahan sadar hukum, baik melalui inisiatif pribadi maupun swadaya.
"Program desa/kelurahan sadar hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia," kata Marciana D. Jone dalam kegiatan yang juga dihadiri Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P Funay, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus Saek serta Asisten I Setda Provinsi NTT Bernadeta Meriani Usboko.***
