Network
Ia membeberkan, “Ada orang tua telpon saya anaknya sakit demam dua hari kondisi Cerebral Palsy. Anaknya dulu penerima Jamkesda berhubung Jamkesda sudah tidak ada dan KIS belum jadi. Akhirnya kami konsultasikan ke dokter dan tebus obat dengan dana CSR Kampung Inggris.”
“Saya sudah setor data 10 anak ke Pak Nizam Camat Pare tanggal 02 Agustus 2023 lalu terkait kendala Jamkes mereka. Ada yang memiliki tunggakan iuran BPJS selama dua tahun, ada yang belum punya KIS. Ada yang KISnya tidak aktif. Data tersebut sesuai KK yang saya terima, jadi kalau misalnya ada yng pindah domisili ya itu kami kurang tahu karena keterbatasan kami sebagai relawan,” timpalnya.
“Trus untuk data anak-anak, saya sudah menyetorkan data anak binaan Akur ke Kecamatan Pare, Kecamatan Badas, dan Dinas Sosial. Tapi di rapat kemarin (RDPU 6 November 2023) Dinsos kok minta kami segera kirim data.”
“Bulan kemarin tanggal 19 Oktober 2023 saya minta tolong ke teman saya untuk mengantarkan karena saya laka belum bisa ngantar sendiri. Surat dan datanya sudah di Dinsos tapi teman saya lupa tidak meminta tanda bukti dan tidak memfoto waktu penyerahan datanya.”
“Saya mengirim tiga bendel surat ke Dinsos. Satu bendel berisi data anak disabilitas binaan Akur se-Kabupaten Kediri. Satu bendel lagi berisi pengajuan ASPD Plus Provinsi untuk anak dengan kondisi Cerebral Palsy, dan satu bendel lagi pengajuan alat bantu anak disabilitas. Tapi kalau Dinsos minta lagi, nanti segera kami kirim ulang,” ucap Sri Lestari.
Berdasarkan kasus tersebut, itu menandakan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk anak disabilitas sangatlah penting dan urgent. Usulan Rumah Terapi harus ada tindak lanjut dan campur tangan dari pemerintah.
Sementara itu, H. Mudhofir, S.H., Ketua Komisi IV DPRD meminta kepada Dinsos, Dinkes, dan dinas terkait untuk mengajukan anggaran dana Rumah Terapi di dalam APBD 2024.
“Untuk teman-teman Akur Kampung Inggris, pendirian rumah terapi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sudah menyangkut pembangunan, anggaran dan perlu banyak pihak. Kalau memang ini menurut kajian sangat mendesak silahkan nanti apakah dinas kesehatan atau dinas sosial untuk menganggarkan rumah terapi. Mumpung ini sebentar lagi pembahasan APBD tahun 2024,” jelas Mudhohir.
"Insyaallah kami yang di bagian anggaran ada Pak Totok dari Nasdem dan Mas Yusuf dari PAN supaya siap menyampaikan ke ketua fraksi atau pimpinan masing-masing untuk memprioritaskan, mengalokasikan anggaran rumah terapi,” harapnya.
Sri Lestari kembali memperjelas alasan pihaknya mendesak pendirian rumah terapi.
“Begini Pak, kami ini menginginkan adanya rumah terapi supaya anak-anak yang putus terapi karena terkendala biaya, dll bisa terakomodir di sini. Anak yang sedang dalam proses mengurus jaminan kesehatan, perpindahan BPJS dari mandiri ke KIS, maupun yang setahun lebih sedang menunggu ketidakjelasan kabar KIS bisa terlayani di rumah terapi,” terangnya.
Sri menegaskan, “Di situ nanti kan bisa hadir para relawan. Anak-anak disabilitas Kabupaten Kediri diharapkan bisa terlayani dengan baik, anak luar kabupaten bisa dicarikan relawan dan dana CSR. Di komunitas Kediri Utara ini anggotanya tidak hanya dari Kabupaten saja. Selama ini relawan kesehatan dari RS Kilisuci, ada dokter umum, analis lab, dan perawat, dari terapisnya ada dari IFI Kabupaten.”***
