Network
OKE FLORES.COM - Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mengguncang ranah politik dan sosial dengan pengumuman yang mengejutkan.
Beliau menyatakan kemungkinan besar bahwa program bantuan sosial berupa beras yang telah lama menjadi penopang kebijakan kesejahteraan di Indonesia tidak akan dilanjutkan setelah Juni 2024 mendatang.
Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Sebagian mendukung, namun banyak juga yang menyatakan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Berstandar Internasional, Ini 5 Rumah Sakit Terbaik di Indonesia, Termasuk yang Ada di NTT?
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan program bantuan sosial seperti ini dianggap sebagai langkah krusial dalam upaya tersebut.
Beras, sebagai komoditas makanan pokok di Indonesia, telah menjadi simbol penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial selama bertahun-tahun. Program bantuan sosial berupa beras telah menjadi penyokong bagi jutaan keluarga miskin dan rentan di seluruh negeri.
Namun, meskipun dianggap efektif dalam memberikan bantuan seketika, program ini juga mendapat kritik karena dinilai tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Ini diumumkan pada Kamis 22 Februari 2024 saat menyerahkan bansos beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, bansos beras mungkin dihentikan karena anggaran tidak mencukupi.
"Nanti setelah Juni. Saya akan lihat lagi APBN kita. APBN-nya kalau cukup. Tapi saya tidak janji lho (Bansos Beras dilanjutkan)," ucap Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden. Jokowi dalam keterangannya menyatakan bansos beras diberikan sebagai upaya bantuan pemerintah.
Bantuan untuk menghadapi kenaikan harga beras yang disebabkan oleh perubahan iklim. "Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik," tutur Jokowi.
Perlu diketahui bansos beras Presiden Jokowi sudah dibagikan sejak September 2023.
Tak hanya bansos beras saja, Jokowi juga memberikan bantuan lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Jokowi telah memberikan BLT El Nino pada tahun 2023. Kemudian, dia juga memberikan BLT Mitigasi Risiko Pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah mengeluarkan dana bantuan sosial senilai Rp78,06 triliun, dan 18,8 juta orang yang terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendapatkan uang tunai Rp600 ribu dengan skema pembagian Rp200 ribu setiap bulan.
Penyebab Meningkatnya Harga
Peningkatan harga disebut sebagai akibat dari bansos beras Jokowi. Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Bulog, menyampaikan ini.
Krisnamurthi mengklaim bahwa distribusi beras pemerintah yang dikenal sebagai bantuan sosial (bansos) telah menyebabkan kenaikan harga.
Dia juga mengklaim bahwa harga beras premium telah turun.
"Harga beras tinggi saat ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan ketersediaan, alias faktor supply-demand. Sejak tahun 2023 Indonesia mengalami penurunan produksi di sentra-sentra produksi sampai 2,05 persen," katanya.
Pendapat Jokowi
Jokowi membantah kelangkaan beras dipicu oleh pembagian bantuan sosial (bansos) pangan yang masif akhir-akhir ini. Menurutnya, bansos justru membantu menstabilkan harga beras. “Gak ada hubungannya.
Tidak ada hubungannya sama sekali dengan batuan pangan, tidak ada sama sekali,” katanya. Jika pada awal tahun pemerintah tidak menyalurkan bansos pangan, Jokowi justru khawatir harga beras akan melambung tinggi.
“Karena justru ini yang bisa mengendalikan, suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik.
Kalau enggak, wah sudah melompat (harganya),” ujarnya.***
