Network
OKE FLORES.COM - Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) telah mengumumkan kucuran dana sebesar Rp17,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dana sebesar itu akan disalurkan dalam bentuk bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Seiring dengan pengumuman tersebut, Kemenkeu menjelaskan bahwa dana sebesar Rp17,5 triliun tersebut akan digunakan untuk menyediakan beras seberat 10 kilogram kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Surat Terbuka untuk KPK-RI, Tersangkakan Albertus Iwan Susilo dan Wilhelmus Petrus Bate
Selain beras, keluarga yang memiliki balita stunting juga akan menerima tambahan bantuan sosial berupa daging ayam dan telur. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada keluarga yang membutuhkan, khususnya dalam menjaga aspek gizi dan kesehatan.
Anggaran tersebut mencakup hingga Juni 2024, kata Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Namun, setelah tiga bulan, Kemenkeu berencana melakukan tinjauan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cara bansos didistribusikan.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis, Isa Rachmatarwata menyatakan bahwa 18,8 juta keluarga penerima manfaat telah menerima bansos beras 10 kilogram, dan keluarga dengan balita stunting akan menerima tambahan berupa daging ayam dan telur.
Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan dari Januari hingga Maret 2024 selain bansos beras.
Anggaran BLT mencapai Rp11,3 triliun dan sudah dimasukkan ke dalam cadangan belanja bansos setiap tahun.
“Untuk BLT sejauh ini sudah diputuskan untuk tiga bulan pertama, setelah itu akan dilakukan tinjau ulang lagi.
Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai Rp11,3 triliun,” jelas Isa.
Salah satu program utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, adalah bansos.
Pemerintah juga melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT El Nino.
Kementerian Sosial menyebarkan bansos menggunakan data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) dan data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah berharap bantuan ini akan berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat dan membantu mereka mengurangi beban finansial mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang terus terpengaruh oleh pandemi global.***
