Network
KESEHATAN, OKE FLORES.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkenalkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan tugas dan tugas Badan Pengendalian Tata Usaha Negara (BKN) Bidang Mesin Sipil (ASN).
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jenis dan tarif pendapatan nonpemerintah. Pajak (PNBP) yang berlaku di BKN.
Tujuan dari Rencana Perubahan PNBP ini adalah untuk menjawab kebutuhan modernisasi sarana dan prasarana BKN.
Baca Juga: Kemenag: 22 Ribu Guru PAI Segera Terima Insentif Mulai Juni Ini
Salah satu fokusnya adalah pada laboratorium Computer Assisted Testing (CAT) yang saat ini belum up to date dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, perubahan yang diusulkan ini juga berupaya meningkatkan kapasitas lembaga dan infrastruktur dalam penilaian keterampilan, proses seleksi, dan pelatihan staf.
Perbendaharaan berpendapat bahwa penting untuk mengumpulkan komentar dari para pemangku kepentingan melalui forum komunikasi publik sebelum menentukan jenis PNBP dan harga yang berlaku untuk BKN dalam RPP.
Forum ini akan diselenggarakan secara daring pada 19 Mei 2023 di Jakarta.
Melalui pengumuman publik ini, isi perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di BKN, antara lain perubahan harga layanan CAT yang melibatkan delapan kementerian/lembaga, layanan CAT yang digunakan, dialihkan kepada peserta.
Selain itu, jenis layanan asesmen kompetensi yang ada di BKN sudah dialihkan ke lembaga asesmen kompetensi di luar BKN.
Kementerian/Lembaga Pusat, Badan Administrasi Publik, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah yang berminat dengan topik ini berpartisipasi dalam forum komunikasi publik ini.
Baca Juga: Honorer Kini Sejahtera! Jokowi Telah Sahkan Mulai Mei 2023, Aturan Gaji Honorer Resmi Belaku
Jenis PNBP BKN mencakup berbagai layanan yang terkait dengan pembinaan dan pelaksanaan manajemen ASN di tingkat nasional.
Ini meliputi proses seleksi ASN, penilaian kelayakan ASN, pelatihan SDM dan uji kompetensi untuk posisi SDM aktif.
Dalam forum tersebut, Sekjen BKN menyampaikan bahwa revisi RPP jenis dan tarif BKN-PNBP berdampak positif bagi penyelenggaraan tata kelola ASN di tingkat nasional dan mendukung terciptanya birokrasi yang berkualitas menuju kelas dunia birokrasi
Wawan Sunarjo, Kepala Kementerian/Unit PNBP, juga mengatakan langkah ini diambil karena pelayanan BKN menyasar berbagai pihak.***
