OKE FLORES.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menyoroti isu penting terkait Program Pengalaman Lapangan (PPL) bagi calon guru yang sedang menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG). Permintaan ini muncul menyusul kekhawatiran terhadap dampak sosial dan pendidikan jika PPG terlalu lama dan membebani bagi para calon guru.

PPG merupakan tahap krusial dalam proses pembentukan calon guru yang berkualitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PPG, terutama karena proses PPL yang memakan waktu, telah menjadi perhatian serius. DPR menyoroti bahwa durasi PPL selama enam bulan dapat menyebabkan dampak yang merugikan, terutama terhadap anak-anak di sekolah yang terkait.

Anak-anak menjadi terlantar karena ketiadaan guru pengganti yang berkualifikasi selama periode PPL. Kondisi ini dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat perkembangan pendidikan. DPR menegaskan bahwa peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PPG harus menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Memahami Kebijakan Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Menyadari urgensi penyelesaian PPG, DPR mendorong agar durasi PPL dapat dipersingkat tanpa mengorbankan kualitas. Langkah-langkah konkret diusulkan untuk mencapai tujuan ini, termasuk peninjauan kembali kurikulum, penyederhanaan proses administratif, dan peningkatan ketersediaan fasilitas serta mentorship bagi calon guru.

Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan PPG yang efektif. Dukungan dari pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mengurangi beban calon guru dan mempercepat proses penyelesaian PPG.

Baca Juga: Pendaftaran Bulan Maret 2024, Ini 27 Syarat Masuk Sekolah Kedinasan STIN

Tindakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan guru yang terlatih dengan baik dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki proses PPG tidak hanya akan menguntungkan calon guru, tetapi juga akan berdampak positif pada perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan.

DPR berkomitmen untuk terus memperjuangkan perbaikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Mereka meminta dukungan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PPG demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.***