Network
Hal ini juga membuka peluang untuk mendapatkan perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, yang selama ini seringkali menjadi kekurangan bagi tenaga honorer.
Selain itu, Mardani Ali juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan penempatan honorer di berbagai instansi pemerintah.
Baca Juga: Beberapa Informasi Penting dari Kemenkeu untuk PNS, TNI, POLRI, PPPK dan Pensiunan
Menurutnya, proses yang terbuka dan adil akan membantu menghindari praktik-praktik korupsi dan nepotisme yang seringkali merugikan honorer yang berhak mendapatkan kesempatan.
Meskipun demikian, Mardani Ali juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam hal memperbaiki nasib para honorers di Indonesia.
Birokrasi yang kompleks dan lambat serta kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Dalam konteks ini, Mardani Ali menegaskan pentingnya peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi perbaikan kondisi honorer di Indonesia.
Dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak terkait, dia yakin bahwa perubahan positif bagi honorer dapat tercapai.
Sebagai penutup, Mardani Ali menyampaikan harapannya bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi honorers di Indonesia.
Baginya, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam membangun negara adalah sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan.***
