Network
“Jadi kalau NIK ini berbicara tentang data kependudukan dan kewarganegaraan, sedangkan NPWP berbicara tentang data finansial,” kata Hadi Poernomo, Ketua BPK RI periode 2009-2014 saat berbicara dalam webinar bertajuk Menuju Single Identification Number: Penggunaan NIK sebagai NPWP Cukupkah? dalam keterangan tertulisnya melansir Pikiran-Rakyat.com, Rabu 28 Juni 2023.
Terdapat jurang perbedaan yang cukup besar antara data kependudukan dan kewarganegaraan dengan data finansial.
"Selain fungsi, ada kontradiksi antara peraturan yang mengikat NIK dan NPWP tersebut,” ucap Hadi.
Dalam Pasal 34 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) ditegaskan, SPT Tahunan dilarang untuk disebarluaskan baik oleh pejabat yang berwenang maupun oleh tenaga ahli.
“Sedangkan dalam Pasal 44E Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengindikasikan bahwa data yang bersifat rahasia tersebut diduga dapat tersebar luas kepada pihak di luar DJP,” tutur Hadi.
Integrasi data NIK dan NPWP memperjelas adanya permasalahan data yang sebenarnya telah diselesaikan dengan Bank Data Perpajakan melalui Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.
Pasal 35A itu mengatur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, asosiasi, serta pihak-pihak lain wajib memberikan data dan informasi tentang perpajakan ke DJP.
“Namun, peraturan ini sepertinya tidak dimanfaatkan padahal data dalam Bank Data Perpajakan jauh lebih lengkap daripada mengintegrasi NIK dengan NPWP,” lanjut Hadi.
Dengan Bank Data Perpajakan (Single Identity Number atau SIN), Pemerintah seharusnya tidak lagi berkeluh kesah mengenai kekurangan data wajib pajak dan tax coverage.
Hal tersebut disebabkan semua pekerjaan itu dapat dilakukan oleh Bank Data Perpajakan dengan metode link and match.
