Network
“SIN bukan hanya sekadar reformasi administrasi, tapi transformasi administrasi untuk mewujudkan kemandirian fiskal,” ujar Hadi.
Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Publik Perpajakan Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si mengatakan, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan perpajakan.
Pasalnya, kebijakan perpajakan yang baik jika tidak didukung dengan administrasi perpajakan yang baik, akan menyebabkan masalah.
Masalah itu bukan hanya aspek teknis, melainkan juga aspek yang lebih substantif yaitu bagaimana pajak menjadi darah negara yang membuat negara bisa hidup, sehat, guna memakmurkan rakyat adil dan merata.
“Kebijakan integrasi NIK dan NPWP ini lemah dalam metodologi kebijakan karena riset kebijakan yang terabaikan. Kebijakan perpajakan yang sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari sekadar mengganti NPWP menjadi NIK atau menggunakan NIK sebagai NPWP,” kata Prof. Haula.
Undang-undang mengamanatkan perwujudan Single Identity Number untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik untuk menjamin kemandirian fiskal.
Karena pajak adalah darah negara dan berbagai negara sudah mengarah pada kebijakan bank data perpajakan atau SIN.
“SIN ini bisa jadi instrumen administrasi untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” lanjut Prof. Haula pada webinar yang berlangsung beberapa waktu lalu dan digelar oleh Klaster Riset Politics of Taxation, Welfare and National Resilience (POLTAX) Universitas Indonesia.***
