TERBARU! DPR Minta Pemerintah Selamatkan Tenaga Honorer di Seleksi CASN 2024, Cek Penjelasannya Disini

OKE FLORES.COM- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan permintaan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang akan segera dibuka pada tahun 2024.

Permintaan ini merupakan respons terhadap situasi yang mengkhawatirkan di mana banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada instansi pemerintah tanpa mendapatkan kepastian status kepegawaian.

Tenaga honorer merupakan bagian vital dari mesin administrasi pemerintahan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: HORE! Eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Honorer Guru Berpeluang Lolos CASN 2024

Mereka berperan penting dalam menyokong berbagai kegiatan pelayanan publik, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan program-program pemerintah.

Namun, ironisnya, status mereka yang tidak jelas seringkali membuat mereka hidup dalam ketidakpastian, tanpa jaminan keamanan kerja dan tunjangan yang layak.

Dalam menghadapi seleksi CASN 2024 yang akan segera dilaksanakan, DPR menyoroti perlunya tindakan konkret untuk melindungi hak-hak tenaga honorer. Permintaan ini mencakup beberapa poin penting:

1. Pemberian Prioritas: DPR menyarankan agar tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut diberikan prioritas dalam seleksi CASN.

   Pengalaman yang dimiliki oleh tenaga honorer selama bertahun-tahun bekerja di instansi pemerintah tidak boleh diabaikan.

2. Pengakuan dan Penghargaan: DPR menekankan pentingnya pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga honorer dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

   Penghargaan tidak hanya dalam bentuk status kepegawaian yang lebih pasti, tetapi juga dalam bentuk tunjangan dan fasilitas yang layak sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

3. Proses Seleksi yang Adil: DPR menegaskan perlunya proses seleksi CASN yang adil dan transparan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga honorer memiliki kesempatan yang sama dengan peserta lain untuk mendapatkan posisi sebagai ASN.

   Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa proses seleksi tidak diskriminatif dan mempertimbangkan secara adil pengalaman serta kemampuan tenaga honorer.

4. Perlindungan Hak-hak Tenaga Honorer: Selain memperhatikan proses seleksi, DPR juga menyerukan perlindungan terhadap hak-hak tenaga honorer yang sudah bekerja dalam waktu yang lama. Hal ini termasuk dalam hal kesejahteraan, fasilitas kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Baca Juga: Profil Calon Gubernur Nusa Tenggara Timu Periode 2024-2029 Roy Bulan, Dikenal Sebagai Pengusaha Sukses

Permintaan dari DPR ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi nasib tenaga honorer.

Dengan memberikan kepastian status kepegawaian serta pengakuan atas kontribusi mereka, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga kerja aparatur negara yang berkualitas, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam dunia kerja.

Dengan demikian, tenaga honorer dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.***