"Ketidakadilan bagaimana misalnya di sebuah kota titipan itu terjadi Pak, ada titipan dari anggota DPRD, dari kejaksaan, ini semuanya mungkin tidak terpantau tapi kita itu memantau itu semuanya," kata Andi Muawiyah Ramly.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kemdikbud bergegas melakukan evaluasi dan memberi solusi agar sistem PPDB bisa berjalan tertib dan tidak menyulitkan masyarakat.***