Network
Selain itu, ia menambahkan, masalah keamanan dan ketahanan siber bukan monopoli lembaga tertentu. Tetapi, kuncinya adalah bagaimana bisa memahami dan membangun budaya digital dan membangun kolaborasi dengan tingkat pemahaman yang sama dengan pihak lain.
"Masih banyak pihak yang tidak paham tentang kebocoran data. Data-data yang bocor dijadikan apa? Kebocoran data adalah awal dari tindakan-tindakan kejahatan lainnya, termasuk kegiatan mata-mata," katanya.
Budaya Digital
Ardi menyatakan, kebiasaan digital harus ada pada semua pembuat keputusan yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masalah keamanan dan ketahanan siber serta perlindungan data bukan hanya sekedar menghafal isi pasal-pasalnya.
"Budaya digital berlaku untuk semua pengguna teknologi digital, termasuk pemerintah, pejabatnya, regulator, dan seterusnya. Sekarang, kalau tidak memiliki pemahaman budaya digital, lantas bagaimana bisa memiliki kepekaan atas risiko dan dampaknya?" ujarnya.
Kini, dia berpikir, pemerintah, pembuat undang-undang, dan pengawas tidak memiliki perspektif sebagai pihak yang terkena dampak dan dirugikan dalam kebocoran data. Hal ini membuat mereka merasa aman-aman saja.
Pemerintah akhirnya bereaksi sembarangan terhadap insiden keamanan siber yang terjadi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan jawaban yang konkret dan jelas.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia hanya sebagai pengguna digital dan tidak mengerti seluk-beluk teknologi yang digunakan, termasuk risikonya.
