Network
OKEFLORES.com - Proses hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh seorang istri di Serpong Tangerang Selatan masih berlangsung.
Terkait KDRT yang dialami oleh ibu hamil 4 bulan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan perhatian serius.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati berkomitmen akan ikut serta membantu korban KDRT dan memastikan agar kasus ini segera ditangani.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Disebut Sosok yang Tepat Menjadi Calon Gubernur Jakarta
Ratna juga menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan pada korban baik secara psikologis maupun hukum bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan.
"Baik secara psikologis maupun proses hukumnya," katanya dilansir Pikiran-Rakyat.com Selasa 18 Juli 2023.
Terkait perilaku suami menganiaya istrinya yang sedang hamil di Serpong, Ratna menuturkan ada ancaman hukum yang menghantui pria tersebut, maksimal 10 tahun penjara.
"Terlapor dapat dikenakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun," katanya.
Tambahan itu, menurutnya, pelaku penganiayaan bisa dikenai menggunakan Hukum Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Hukum Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena korban sedang mengandung empat bulan.
Dari sisi lain, dia menghargai sikap warga yang tanggap saat melihat ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di sekitarnya. Ratna juga menilai tindakan yang dilakukan korban sudah benar dengan melaporkan pelaku ke pihak berwajib.
"Banyak korban kekerasan yang tidak berani melapor karena kasus seperti ini masih dianggap aib atau tabu, bahkan sering kali korban justru disalahkan dan mendapatkan reviktimisasi," katanya.
Pelaku Diburu Polisi
Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Galih Dwi Nuryanto mengatakan saat ini pihaknya tengah memburu keberadaan pelaku penganiayaan menyusul adanya temuan fakta baru.
Fakta tersebut yakni adanya unsur ancaman terhadap korban dan keluarga yang diduga dilayangkan oleh BD.
"Saat ini atas pertimbangan situasi dan juga pelaku diduga memberikan ancaman terhadap korban dan keluarga, penyidik dalam proses penangkapan kembali untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Galih.
Dia juga menerangkan mengapa sebelumnya polisi tidak menahan BD meski yang proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan.
"Dapat kami klarifikasikan bahwa terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tindak pidana ringan, itu tidak benar," katanya.
"Kasus tersebut murni tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, jadi perkaranya tetap lanjut walau tersangka tidak ditahan, sambil kita menunggu alat bukti berupa hasil visum dari RSU," ucapnya.***
