Network
OKE FLORES.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk mengurangi jumlah penduduk kurang mampu di Jakarta. Program bantuan sosial yang diberikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban masyarakat Ibu Kota.
“Kami Dinas Sosial diberikan tugas untuk melaksanakan intervensi percepatan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran. Dengan melalui strategi kebijakan itu diantaranya pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangannya, Rabu, 19 Juli 2023, dilansir dari rri.co.id, Kamis 20 Juli 2023.
Pada saat ini, Premi Pemprov DKI sedang melaksanakan pencocokan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, pencocokan populasi dari DTKS ini akan terus dilakukan dengan bekerja sama oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta.
Baca Juga: Kronologi Penangkapan Mahasiswi di Aceh Atas 22 Paket Narkoba yang Mengaku Hanya Titip
“Dalam pelaksanaan pendaftaran data warga miskin ini kami akan bekerja sama dengan berbagai perangkat daerah terkait. Dimana, proses pemberian data P3KE diperoleh dari Bappeda DKI,” ucap Premi.
Menurut Premi, pemadanan dengan data kepemilikan aset dan pajak dari Bapenda kemudian kita sinkronkan dengan data kependudukan Disdukcapil. Sebab, mobilitas penduduk DKI Jakarta cukup tinggi, sehingga hal tersebut perlu dilakukan.
“Kaitan pemadanan kepemilikan aset dan pajak dengan Bapenda, karena memang di dalam SK Gubernur 1250/2022 tentang variabel khas daerah. Dimana, warga yang punya mobil dan NJOP di atas Rp 1 miliar itu tidak boleh terdaftar di dalam DTKS," katanya.
