Network
Ia mengaku penyidik menyampaikan kepada dirinya bahwa pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti dumasnya (pengaduan masyarakat-red) beberapa waktu yang lalu ke Polda Jawa Timur bersama Sukamto Koordinator BKM 2023-2025.
Penyidik juga menanyakan, apa mungkin dalam mengambil keputusan namun anggota BKM tidak kuorum lantas koordinator bisa menandatangani?
"Saya jawab tidak bisa, karena suka tidak suka bila kuorum dalam mengambil keputusan, saya wajib menandatangani," tegas eks koordinator BKM 2020-2022 tersebut.
Selain Setyawan Muhardhany, saksi lain atas nama Sukamto juga memenuhi panggilan polisi kemarin (Selasa, 24/7) berdasarkan surat no B/926/VII/RES 3.1/2023/Satreskrim Polres Kediri.
Sukamto menjelaskan," Saya menghadap Bripka Roy Astika (penyidik tipikor) untuk mencocokkan kronologi kejadian sesuai yang saya adukan ke Polda Jatim. Pemeriksaan saya kemarin lebih dari 1 jam, sekitar pukul 13.30 - 15.00 WIB."
"Pada intinya pemeriksaan kemarin nyambung dengan pemeriksaan saudara Setyawan Muhardhany. Ditanyakan bagaimana turunnya NPHD itu," ujarnya via seluler.
Kasus dana hibah Desa Tulungrejo - Pare ini cukup mengagetkan publik. Bagaimana tidak ? dana milyaran rupiah (4,9 Milyar) diduga turun cacat prosedural seperti yang ditelah diberitakan media ini sebelumnya.
Jalan terjal dan berliku kedua saksi, Setyawan Muhardhany dan Sukamto untuk mendapat salinan proposal itupun hingga kini tidak kunjung hasil meski sudah mendapat arahan dari Komisi Informasi Publik Jawa Timur.
Baca Juga: Hati-hati, Modus Penipuan Atas Nama BPJS Kesehatan, Masyarakat Diminta Waspada
Padahal Setyawan Muhardhany dan Sukamto sudah melayangkan surat permohonan ke PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kediri.
