Network
OKE FLORES.com - Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus penggelapan dana publik atau dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dugaan suap ini terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatra pada periode anggaran 2018-2022.
Untuk menyelesaikan proses penyelidikan kasus ini, tim penyelidik KPK memeriksa Anggota DPR RI, Sudewo pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Baca Juga: Jokowi Sebut Merasa Nyaman Saat Naik kereta LRT
Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Gerindra tersebut dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi dokumen perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya dan rekannya.
“Pemeriksaan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, dilansir Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Selain Sudewo, tim penyidik lembaga pemberantasan korupsi juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu pengusaha bernama Widodo dan pengurus rumah tangga, Atik Kusdarwati.
Namun, Ali belum mengungkapkan tentang isi pemeriksaan yang ditanyakan kepada tiga saksi tersebut. Namun, diduga mereka mengetahui tentang kasus korupsi yang sedang ditangani KPK tersebut.
Dalam proses penyelidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, pada Rabu, 26 Juli 2023.
“Rabu (26 Juli) bertempat di Gedung ACLC KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 27 Juli 2023.
Budi Karya dan Novie Riyanto diberondong dengan beberapa pertanyaan mengenai mekanisme internal Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api.
Tidak hanya itu, kedua saksi juga diuji pengetahuannya tentang sistem perawatan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar tetap dalam kondisi yang baik untuk beroperasi sehingga kereta api bisa melintas dengan aman.
“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Dirjen Perkeretaapian,” ujar Ali.
Tidak hanya itu, badan pemberantasan korupsi juga memastikan Budi Karya dan Novie Riyanto mengenai pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek jalur kereta api agar dikerjakan sesuai dengan standar operasional rel.
“Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut,” tutur Ali.***
