Network
OKE FLORES.com -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenakan pajak pencemaran karena kualitas udara yang buruk di berbagai wilayah negara. Namun, aturan ini belum bisa diterapkan karena belum dibahas.
Namun, mereka memastikan aturan tersebut sudah disiapkan secara teknis. Peraturan tersebut dibahas bersama dengan Pusat Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Dipikirkan, sudah disiapkan secara teknis pengenanaan pajak pencemaran lingkungan," ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dilansir Pikiran-Rakyat.com Selasa 16 Agustus 2023.
Baca Juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Jokowi Kenakan Baju Adat Maluku
Ia juga mengatakan, aturan itu baru bisa diterapkan setelah uji publik. Ini karena terkait pajak dan nilai nominalnya cukup tinggi.
"Jadi sekarang sudah dilakukan, BRIN dan KLHK sudah menyelesaikan formulanya. Hanya memang perlu melakukan sosialisasi kepada uji publik, karena menyangkut pajak. Agak lumayan juga soalnya angkanya," kata Siti Nurbaya Bakar.
Uji Emisi Kendaraan di Jabodetabek
Selain pajak pencemaran, pemerintah juga menyiapkan tenaga teknis di wilayah Jabodetabek untuk melakukan uji emisi kendaraan, langkah cepat untuk memperbaiki kualitas udara akibat pencemaran. Presiden Jokowi meminta semua langkah segera diinventarisir, termasuk kinerja DKI Jakarta. Usulan Gubernur Heru Budi Hartono untuk jalur uji emisi.
"Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu aja atau Jabodetabek, nanti kalau udah baik semua akan dilakukan," ujar Siti Nurbaya Bakar.
