Network
OKE FLORES.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa keputusan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk mendukung Prabowo Subianto telah menyebabkan elektabilitas Ganjar Pranowo "rebound" atau melejit.
"Kejadian itu ternyata membuat elektoral Pak Ganjar 'rebound', hari ini dapat dukungan, besok dapat dukungan budayawan jadi artinya berpolitik itu harus dilakukan dengan etika yang baik," kata Hasto kepada awak media di Yogyakarta, Selasa, dilansir dari antaranews.com, Rabu, 23 Agustus 2023.
Hasto enggan memberikan komentar lebih lanjut tentang sanksi yang direncanakan PDI Perjuangan terhadap Budiman karena sudah banyak pihak yang menanggapinya.
Baca Juga: KPK Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tidak Akan Mempengaruhi Pelaksanaan Pemilihan 2024
"Yang penting, yang bersikap kan teman-teman seperjuangan dari Pak Budiman, biar mereka yang bersuara, yang jelas nanti akan ada surat yang kita kirim oleh kepala sekretariat (PDIP)," kata dia.
Hasto mengatakan bahwa integritas adalah hal yang paling penting bagi seorang politisi untuk menghindari dikorbankan, berdasarkan contoh Budiman.
"Itulah yang paling penting bagi seorang pejuang terutama integritas. Itu melekat dalam karakter kita ya. Yang penting kita semua bergerak," ujar dia.
Hasto menyatakan bahwa generasi milenial dan Gen Z memberinya bantuan dalam memahami tindakan Budiman Sudjatmiko yang menentang partai dan mendukung Prabowo Subianto.
Menurut mereka, Budiman dianggap seakan memiliki pacar baru.
"Kemarin kami adakan pelatihan anak-anak milenial saya bertanya, gimana (kalian melihat kasus) Pak Budiman? (Dijawab) Sudah pak sekjen, sudah. Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru. Jadi biar asyik dengan pacarnya. Toh tiga bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya ini. Itu dari generasi milenial ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sudjatmiko," kata Hasto.
Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung dari 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol dengan minimal 34.992.703 suara sah, karena total 575 kursi di parlemen.***
