Network
OKE FLORES.com - Penerimaan Murid Baru (PMB) Sistem Zonasi masih akan diterapkan pada tahun 2024. Pemerintah juga sedang menyusun kebijakan PMB zonasi terpadu yang akan melibatkan peran sekolah privat.
Wakil Kepala Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito menyatakan hal tersebut di Jakarta pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.
"PPDB tidak (digantikan). Jadi, saat ini masih tetap konsepnya pemerintah akan tetap melakukan PPDB yang basisnya zonasi," kata dia dilansir Pikiran-Rakyat.com Kamis 24 Agustus 2023.
Baca Juga: Diduga Mabuk, Pencuri Kotak Amal sampai Bakar Tirai hingga Karpet Mushola di Tebet
Menurutnya, pemerintah akan melakukan perbaikan atas berbagai saran dan masukan yang masuk selama ini mengenai PPDB zonasi. "Kami sedang mempersiapkan rapat agar pelaksanaan PPDB tahun 2024 disiapkan sejak dini,” ujarnya.
Menurut Warsito, pengorganisasian sejak awal dilakukan agar terbentuk pemahaman yang lebih matang di antara pelaku pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat. Terutama mengenai pelaksanaan teknis peraturan turunan dari kebijakan PPDB zonasi.
Ia mengatakan, keberadaan kebijakan PPDB zonasi masih sangat penting untuk menghapus paradigma kastanisasi pendidikan yang selama ini muncul dalam anggapan sekolah favorit.
“Sementara pendidikan kita itu semangatnya adalah pendidikan yang merata, baik kualitas maupun aksesnya,” tutur dia.
Warsito menambahkan, pihaknya juga akan menyusun kebijakan PPDB wilayah terpadu. Melalui kebijakan tersebut, sekolah pemerintah dan sekolah independen berada dalam satu pengelolaan wilayah.
Dengan kata lain, peran sekolah independen akan lebih ditegaskan untuk bisa menampung peserta didik yang tidak terakomodasi di sekolah pemerintah. Hal ini merujuk kepada PPDB wilayah yang diterapkan di Jakarta.
"Jadi, sejatinya sekolah SMA itu sudah gratis sekarang. Artinya, pemerintah mempunyai anggaran untuk membiayai SMA sehingga misalnya ketika di sekolah negeri itu sudah penuh, ini langsung SMA atau sekolah swasta di dekatnya itu sebagai limpahan turunannya dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi, konsep itu akan seperti itu. Kita dorong seperti itu," tutur Warsito.
Sebelumnya, PPDB 2023 alokasi wilayah mengalami beberapa kesulitan di daerah. Wali Kota Bima Arya pernah meminta agar Kemendikbduristek dan Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi PPDB alokasi wilayah karena masih ditemukannya kasus manipulasi data penduduk.
Presiden Joko Widodo juga pernah menyatakan akan mempertimbangkan untuk melanjutkan atau menghapus sistem alokasi wilayah dalam PPDB.
"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di sela-sela meninjau LRT Jabodetabek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, pada Kamis, 10 Agustus 2023.***
