Network
JAKARTA, OKE FLORES.COM - Sorotan pers dan publik terkait dugaan Kapolres Kupang Kota terlibat dalam proyek hibah bangunan Pemkot Kota Kupang melalui dana APBD melalui pos anggaran Kesbangpol untuk bangunan Pospol di Bimoku namun dialihkan untuk bangunan pelayanan di Polresta Kupang Kota wajib hukumnya diusut tuntas. NTT dikenal rawan terjadinya korupsi berjamaah kongkalikong antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Demikian bunyi rilis tertulis Gabriel Goa Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) yang diterima media ini, Minggu 17 Desember 2023.
Menurut Gabriel, Dampaknya uang rakyat miskin NTT dirampok secara berjemaah. Terpanggil Nurani Kemanusiaan untuk menyelamatkan uang rakyat miskin NTT tidak lagi dirampok berjamaah oleh oknum eksekutif, legislatif dan yudikatif di NTT, KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan,
Baca Juga: Dugaan Korupsi Komoditi Emas, Kejagung Sita 128 Gram Logam Mulia
Pertama, mendesak KPK RI bekerjasama dengan BPK RI melakukan audit investigatif terhadap proyek hibah Bangunan Pemkot Kupang ke Polresta Kupang Kota yang peruntukannya untuk pembangunan Pospol Bimoku tapi dialihkan untuk membangun pos pelayanan di Polresta Kupang Kota.
Kedua, mendesak Kapolda NTT yang baru untuk memanggil dan memeriksa Kapolres Kupang Kota terkait proyek hibah bangunan Pemkot Kota Kupang dari dana rakyat miskin NTT yakni Dana APBD melalui pos anggaran Kesbangpol Kota Kupang.
Ketiga, mendesak PPK, kesbangpol, kontraktor dan saksi yang mengetahui proyek hibah dari sumber Dana Kesbangpol Kota Kupang bersama KOMPAK INDONESIA meminta Perlindungan ke LPSK dan KPK RI.
